SPIONNEWS.ID, Buton Selatan – Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan ditunjukkan melalui upaya menghadirkan layanan listrik selama 24 jam bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan dokumen lahan seluas 16 hektare untuk persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal yang berlokasi di Desa Batuawu, Kecamatan Siompu.
Langkah pemerintah daerah tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, salah satunya La Nare, pemuda asal Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan.
Lanjutnya, ia menilai upaya menghadirkan listrik 24 jam di wilayah kepulauan merupakan langkah positif dan strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, ketersediaan listrik selama 24 jam bukan sekadar pemenuhan kebutuhan energi, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan aktivitas sosial masyarakat.
"Atas nama pemuda Buton Selatan, saya menyampaikan apresiasi kepada H. Muhammad Adios atas komitmen dan langkah nyata dalam memperjuangkan pemerataan pembangunan, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan," ujar La Nare.
Ia mengatakan, selama ini masyarakat di sejumlah wilayah kepulauan masih menghadapi keterbatasan akses listrik. Oleh karena itu, kehadiran PLTS Komunal diharapkan menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan energi masyarakat sekaligus membuka peluang kemajuan daerah.
La Nare juga berharap agar rencana pembangunan PLTS tersebut dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
"Harapan kita, program ini tidak hanya berhenti pada penyerahan dokumen lahan, tetapi dapat dilanjutkan hingga pembangunan dan pengoperasian PLTS. Dengan demikian, masyarakat kepulauan bisa menikmati layanan listrik 24 jam sebagaimana masyarakat di wilayah daratan," tambahnya.
Lebih lanjut, ia berharap komitmen pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat kepulauan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar yang layak.
"Ini merupakan langkah baik yang patut kita dukung bersama. Pembangunan Buton Selatan harus dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali, baik yang tinggal di daratan maupun di wilayah kepulauan," tutup La Nare.
Liputan : Harry

