SPIONNEWS, Batauga – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar kegiatan sosialisasi peran dosen pendamping serta penggunaan aplikasi SIKS‑NG bagi operator desa/kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se‑Kabupaten Buton Selatan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Buton Selatan, Sekretaris Daerah, Asisten I Setda, Kepala Dinas Sosial, sejumlah Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, operator desa‑kelurahan, pendamping PKH, serta TKST, dari seluruh wilayah Kabupaten Buton Selatan.
Dalam sosialisasi SIKS‑NG bagi operator desa‑kelurahan, pendamping PKH dan TKSK, se‑Kabupaten Buton Selatan, Bupati H. Muhammad Adios menyampaikan pesan kekompakan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari Dinas Sosial, Sekretariat Daerah, Camat, Kepala Desa, Lurah, hingga petugas lapangan agar data kesejahteraan sosial dan jaminan kesehatan masyarakat dapat dilayani secara optimal.
Bupati menyatakan bahwa arahan yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial dan Sekretaris Daerah sudah sangat jelas. “Yang saya harapkan adalah kesamaan informasi dan kekompakan kita semua di dalam sistem ini untuk melaksanakan kegiatan ini. Kalau kita saling menyapa, saling berkoordinasi, Insya Allah semuanya akan berjalan baik,” ujar Bupati. Kamis, 19/11/2026.
Ia menekankan bahwa setiap langkah pelayanan kepada masyarakat bernilai ibadah, terutama dalam hal pelayanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan. “Saya merasakan sendiri, ketika saya sakit menggunakan kartu BPJS, tidak ada biaya satu rupiah pun yang harus saya keluarkan. Oleh karena itu, sampaikan kepada masyarakat agar rajin memanfaatkan BPJS Kesehatan,” tuturnya.
Bupati menjelaskan bahwa fungsi utama BPJS adalah menjamin masyarakat mendapatkan pengobatan dan kesembuhan. “BPJS itu menjamin banyak penyakit agar dapat diobati dan sembuh. Kita menghendaki sakit itu dijamin untuk sembuh,” tegasnya.
Bupati juga mengajak para Camat, Kepala Desa, Lurah, serta jajaran sosial politik untuk berperan aktif melakukan kontrol terhadap pelayanan sosial di masyarakat. “Mari kita layani masyarakat dengan sebaik‑baiknya, semoga masyarakat Buton Selatan dan Indonesia tetap sehat selalu, Amin,” pungkas Bupati H. Muhammad Adios.
Kegiatan sosialisasi SIKS‑NG ini semakin menguatkan peran petugas lapangan PKH, admin desa‑kelurahan, TKS‑KEAN dan Dinas Sosial agar validasi data bantuan sosial, PBI, BPJS Kesehatan, PIP serta program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran di Kabupaten Buton Selatan.
Kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan, H. La Asari, menjelaskan bahwa data kesejahteraan sosial menjadi dasar utama penyaluran berbagai bantuan sosial, mulai dari bantuan PLTS, Penerima Bantuan Iuran (PBI), BPJS Kesehatan, bantuan anak sekolah, Program Indonesia Pintar (PIP), hingga program‑program pengentasan kemiskinan lainnya.
“Jumlah penduduk penerima data sosial Buton Selatan tercatat sekitar 5.800 jiwa dari total kurang lebih 105.000 jiwa, angka ini bisa berkurang akibat beberapa kendala, seperti warga yang pindah domisili atau data yang tidak terdeteksi di lapangan,” jelas H. La Asari.
Ia menekankan bahwa keakuratan seluruh data tersebut sangat bergantung pada kinerja para petugas lapangan, yakni pendamping PKH, admin desa, dan admin kelurahan. Mereka menjadi ujung tombak validasi data yang menentukan kelancaran penyaluran bantuan sosial sekaligus pengentasan kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan.
Dinas Sosial juga melaporkan bahwa validasi data yang dilakukan petugas lapangan telah mendatangkan dana pengentasan kemiskinan sekitar Rp70 Miliar per tahun untuk Kabupaten Buton Selatan. Oleh karena itu, para admin desa‑kelurahan memohon dukungan tambahan insentif atau honorarium atas beban kerja berat di lapangan. Permintaan tersebut telah disampaikan ke DPRD Kabupaten Buton Selatan, dan DPRD siap memperjuangkan hal tersebut dengan tetap memperhatikan regulasi keuangan daerah serta ketersediaan anggaran.
“Kesediaan anggaran menjadi catatan penting, namun kami terus berkoordinasi agar petugas lapangan mendapatkan apresiasi yang layak atas kerja keras mereka,” ujar Kepala Dinas Sosial.
Bupati Buton Selatan dalam arahannya mengapresiasi peran besar Dinas Sosial, camat, kepala desa, operator desa‑kelurahan, pendamping PKH, serta TKS‑KEAN dalam menjaga validitas data sosial. Ia berharap melalui sosialisasi SIKS‑NG, seluruh petugas dapat semakin optimal mencatat, memperbarui, dan melaporkan data warga miskin sehingga bantuan sosial tepat sasaran, tepat waktu, dan benar‑benar dirasakan oleh masyarakat Buton Selatan.
Kegiatan sosialisasi ini juga menjadi momentum penguatan sinergi antar‑perangkat daerah, desa, kelurahan, PKH, TKS‑KEAN, serta DPRD dalam mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang transparan, akurat, dan berkeadilan guna menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan. (Ha)
Editor : Harry
Tagar:
#ButonSelatan #Busel #SIKSNG #DinsosBusel #BPJS #PKH #TKS‑KEAN #MuhammadAdios #PengentasanKemiskinan

