SPIONNEWS, Jawa Barat kota bandung– Sekretaris Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulawesi Tenggara mendorong agar Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS) PB PMII menghasilkan rekomendasi strategis terkait kebijakan Dana Transfer ke Daerah (TKD), khususnya mendorong pemerintah pusat agar mengembalikan alokasi anggaran transfer ke daerah seperti semula tanpa adanya pemotongan.
Masfandi sekretaris PKC PMII SULAWESI TENGGARA Menurutnya, kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah harus menjadi perhatian serius seluruh elemen, termasuk organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Sebab, kebijakan fiskal yang berdampak terhadap kapasitas keuangan daerah berpotensi memengaruhi keberlangsungan pembangunan, pelayanan publik, serta pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.
“Persoalan Dana Transfer ke Daerah bukan sekadar persoalan angka dalam APBN, tetapi menyangkut kemampuan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kami mendorong agar MUSPIMNAS PB PMII mengambil sikap dan melahirkan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat agar Dana Transfer ke Daerah dikembalikan seperti semula tanpa pemotongan,” tegasnya.
Masfandi selaku sekretaris PKC PMII SULAWESI TENGGARA juga menilai bahwa daerah-daerah yang memiliki keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya wilayah kepulauan seperti Sulawesi Tenggara, membutuhkan dukungan fiskal yang memadai dari pemerintah pusat. Ketergantungan terhadap dana transfer menjadikan kebijakan tersebut sangat penting bagi kesinambungan pembangunan daerah.
Lebih lanjut, masfandi selaku Sekretaris PKC PMII Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa MUSPIMNAS PB PMII harus menjadi ruang konsolidasi gagasan dan perjuangan organisasi dalam mengawal kebijakan nasional yang berimplikasi langsung terhadap kepentingan masyarakat di daerah.
Adapun beberapa poin rekomendasi yang didorong untuk menjadi keputusan MUSPIMNAS PB PMII, antara lain:
- Mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah.
- Mendorong pengembalian alokasi Dana Transfer ke Daerah seperti semula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
- Meminta pemerintah pusat menjamin keberlanjutan anggaran pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
- Mendorong PB PMII menyampaikan rekomendasi resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, dan DPR RI.
- Meminta agar kebijakan fiskal nasional memperhatikan kondisi geografis, kebutuhan pembangunan, serta ketimpangan kapasitas fiskal daerah, khususnya wilayah kepulauan dan daerah tertinggal.
“PMII harus hadir sebagai organisasi yang tidak hanya berbicara tentang persoalan internal, tetapi juga mampu mengambil peran strategis dalam mengawal kebijakan negara. Jangan sampai daerah terus dituntut meningkatkan pembangunan, sementara ruang fiskalnya justru semakin terbatas,” lanjutnya.
MASFANDI selaku sekretaris PKC PMII SULAWESI TENGGARA berharap MUSPIMNAS PB PMII tidak hanya menjadi forum pengambilan keputusan organisasi, tetapi juga melahirkan rekomendasi politik kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat daerah.
“Kembalikan Dana Transfer ke Daerah seperti semula. Pembangunan daerah membutuhkan dukungan fiskal yang adil, proporsional, dan berkelanjutan. Daerah tidak boleh menjadi pihak yang menanggung dampak dari kebijakan fiskal tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya,” tutupnya.
Editor : Harry

