BADARUDIN KELUTUR DESAK KEJATI MALUKU PANGGIL PAKSA BUPATI SBT, SEKDA DAN FA: JANGAN ADA HUKUM ISTIMEWA BAGI KELUARGA BUPATI!

SPIONNEWS.ID, MALUKU – Penanganan dugaan pemotongan dana rehabilitasi (Revit) sekolah sebesar 10 persen di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali mendapat sorotan tajam. Aliansi Peduli Pendidikan mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam mengusut perkara yang dinilai menyangkut hak pendidikan masyarakat tersebut.

Desakan itu disampaikan dalam aksi demonstrasi jilid III di depan Kantor Kejati Maluku, Kamis (19/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa meminta penyidik segera memanggil dan memeriksa Bupati SBT Fahri Husni Alqatiri, Sekretaris Daerah (Sekda), serta FA yang disebut sebagai adik kandung Bupati.

Koordinator aksi, Badarudin Kelutur, menegaskan bahwa demonstrasi jilid III merupakan bentuk kekecewaan terhadap lambannya perkembangan penanganan dugaan pemotongan dana rehabilitasi sekolah. Menurutnya, Kejati Maluku harus memberikan kepastian hukum dengan memeriksa seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan berdasarkan fakta dan alat bukti.

Badarudin secara khusus mempertanyakan belum adanya pemeriksaan terhadap FA, yang menurut Aliansi Peduli Pendidikan perlu didalami keterkaitannya dalam dugaan pemotongan dana Revit tersebut.

“Kami tidak ingin penegakan hukum hanya menyentuh pihak tertentu, sementara pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan justru belum diperiksa. Kejati harus berani, jangan tebang pilih!” tegas Badarudin.

Ia juga mendesak Kejati Maluku mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk menghadirkan secara paksa pihak-pihak terkait apabila telah memenuhi persyaratan hukum.

Menurutnya, jabatan pemerintahan maupun hubungan kekeluargaan tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk luput dari proses pemeriksaan apabila terdapat indikasi keterlibatan dalam suatu perkara.

RAHMAN GURIUM: JANGAN BIARKAN RAKYAT DEMO SETIAP HARI!

Desakan serupa disampaikan Koordinator II, Rahman Gurium. Ia meminta Kejati Maluku tidak membiarkan penanganan perkara berlarut-larut tanpa kejelasan kepada publik.

Rahman juga meminta penyidik mendalami dugaan adanya tekanan maupun intimidasi terhadap sejumlah kepala sekolah dalam pelaksanaan program rehabilitasi tersebut.

“Kejati jangan lamban. Jangan paksa rakyat turun demonstrasi setiap hari hanya untuk meminta kepastian hukum. Panggil dan periksa semua pihak yang diduga berkaitan. Jangan sampai muncul kesan ada yang dilindungi!” tegas Rahman.

Bagi Aliansi Peduli Pendidikan, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan memeriksa pihak-pihak yang berada di tingkat pelaksana. Penyidik diminta menelusuri secara menyeluruh mekanisme pelaksanaan program, dugaan pemotongan anggaran, aliran dana, hingga kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah.

TELUSURI ALIRAN DANA, JANGAN HANYA BERHENTI PADA PELAKU LAPANGAN!

Aliansi menilai dana rehabilitasi sekolah merupakan anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan dan perbaikan fasilitas sekolah. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus diusut secara transparan agar tidak merugikan sekolah, tenaga pendidik, maupun peserta didik sebagai penerima manfaat program.

Mereka menegaskan, pengusutan perkara harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti, tanpa intervensi kepentingan politik ataupun hubungan kekeluargaan.

Aksi jilid III ini sekaligus menjadi tekanan publik agar Kejati Maluku menunjukkan keseriusan dalam menangani dugaan pemotongan dana Revit 10 persen di Kabupaten SBT.

Bagi massa aksi, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut dugaan pemotongan anggaran, melainkan juga menyangkut integritas penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan.

Jabatan bukan tameng, keluarga bukan kekebalan hukum! Kejati Maluku dituntut membuktikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Editor : EB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *