SPIONNEWS.ID, BATAUGA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan akan melaksanakan penataan aparatur birokrasi secara menyeluruh dan berjenjang pada penghujung tahun 2025.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan berbasis kinerja menuju semangat baru birokrasi di awal tahun 2026, Juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, dalam beberapa waktu lalu kesempatan wawancara dengan awak media mengatakan, reformasi aparatur menjadi agenda penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kita ingin menata birokrasi Buton Selatan agar lebih dinamis, disiplin, dan berorientasi pada hasil kerja. Penataan ini bukan sekadar pergantian posisi, tetapi penyesuaian agar setiap pejabat ditempatkan sesuai kompetensinya,” ujar Bupati Adios.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buton Selatan, La Ode Firman Hamza menjelaskan, penataan birokrasi akan meliputi rotasi, mutasi, dan pengisian jabatan, baik pada jabatan fungsional maupun struktural.
Menurutnya, ada tiga langkah utama yang akan ditempuh menjelang akhir tahun ini:Penilaian kinerja dan disiplin bagi pejabat fungsional serta pejabat struktural eselon III dan IV sebagai dasar rotasi, mutasi, dan pengisian jabatan.Uji kompetensi bagi seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon IIB) untuk memastikan penempatan sesuai kemampuan dan rekam jejak.
Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIA yakni posisi Sekretaris Daerah yang saat ini tahapannya sementara berlangsung dan mengedepankan prinsip meritokrasi.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rotasi dan mutasi dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan merit system. Dengan begitu, semangat kinerja baru di awal tahun 2026 benar-benar terasa di seluruh birokrasi Buton Selatan,” jelas Firman Hamza, Selasa (18/10/2025).
Langkah ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan penyegaran aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Buton Selatan, sehingga mampu menjawab tantangan pembangunan daerah dengan kinerja yang lebih optimal dan berintegritas. (**)
Editor: Harry & Sdr. RAL
