Cipayung Plus Harus Mengubah Paradigma Gerakan: Tidak Hanya Mendesak, tetapi Bergerak Bersama Menangani Karhutla

SPIONNEWS, KENDARI — FADLI HIDAYAT (pemuda sulawesi tenggara) Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus SULTRA. Di tengah ancaman kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan masyarakat akibat karhutla, diperlukan perubahan paradigma gerakan mahasiswa dari pola gerakan yang hanya berorientasi pada desakan dan kritik menuju gerakan kolaboratif yang menghadirkan solusi nyata.

Cipayung Plus SULAWESI TENGGARA sebagai representasi gerakan mahasiswa dan pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tetapi juga mengambil bagian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Kritik tetap menjadi instrumen penting dalam demokrasi, namun kritik harus diikuti dengan gagasan, keterlibatan, serta tindakan konkret yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Jangan hanya mendesak pemerintah untuk bertindak. Mari membangun gerakan bersama, menyatukan gagasan, dan mengambil langkah nyata untuk mencegah serta menangani karhutla.”

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentu memiliki kewenangan serta tanggung jawab dalam penanganan karhutla. Namun, persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari organisasi mahasiswa, masyarakat, komunitas lingkungan, dunia usaha, hingga aparat terkait, dalam membangun kesadaran dan memperkuat upaya pencegahan.

Cipayung Plus sulawesi dapat mengambil peran strategis melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan kebakaran bersama instansi terkait, pelaporan dini titik api, kampanye pencegahan pembakaran lahan, serta kegiatan penghijauan dan pemulihan lingkungan sesuai kebutuhan wilayah terdampak.

Di sisi lain, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pusat harus tetap disertai sikap kritis dan independen. Sinergi bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol sosial, melainkan memperkuat pengawasan agar kebijakan penanganan karhutla berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Perubahan paradigma ini penting agar gerakan mahasiswa tidak berhenti pada pernyataan sikap, konferensi pers, atau aksi demonstrasi semata. Gerakan mahasiswa harus mampu menjadi bagian dari solusi tanpa kehilangan daya kritisnya terhadap kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Momentum ini menjadi kesempatan bagi Cipayung Plus untuk memperkuat perannya sebagai mitra kritis pemerintah sekaligus penggerak masyarakat dalam menghadapi persoalan lingkungan.

Sudah saatnya Cipayung Plus membangun gerakan yang tidak hanya lantang dalam tuntutan, tetapi juga nyata dalam tindakan. Sebab, menjaga lingkungan bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. (**)

Editor : Harry