SPIONNEWS.ID, MALUKU – Program pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara gratis ternyata belum sepenuhnya menjamin kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Di balik layanan administrasi kependudukan tanpa biaya, warga justru harus menghadapi antrean panjang hingga berhari-hari di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ambon.
Keluhan tersebut disampaikan sejumlah warga yang datang untuk mengurus dokumen kependudukan. Mereka mengaku harus mengantre sejak kemaren, Rabu, 11 November 2026, bahkan sebagian baru masih menunggu hingga Kamis, 12 November 2026. Panjang dan lamanya antrean membuat warga mengeluhkan kondisi pelayanan yang dinilai menguras waktu dan tenaga.
Salah seorang warga menggambarkan kejenuhan akibat antrean panjang tersebut dengan ungkapan, “Antre sampai pinggang bengkok, alias patah.“Keluhan ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di Kota Ambon. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan pelayanan yang gratis, tetapi juga proses yang mudah, cepat, tertib, dan tidak menghabiskan waktu berhari-hari.
Kondisi tersebut juga menjadi perhatian jika dibandingkan dengan salah satu program prioritas Wali Kota Ambon, khususnya 17 Program Prioritas pada poin keenam, yakni mewujudkan pelayanan publik yang mudah dan terjangkau melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) serta bebas dari pungutan liar.Namun, pengalaman warga yang harus mengantre hingga dua hari di Disdukcapil menimbulkan pertanyaan: sejauh mana kemudahan pelayanan publik tersebut benar-benar dirasakan masyarakat?Gratis memang menjadi bentuk pelayanan yang penting. Tetapi, kemudahan akses, kepastian waktu penyelesaian, serta kenyamanan masyarakat juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas pelayanan publik.
Pemerintah Kota Ambon, khususnya Dinas Dukcapil, diharapkan memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Evaluasi sistem antrean, ketersediaan petugas, kapasitas pelayanan, serta kepastian waktu pengurusan dokumen perlu dilakukan agar masyarakat tidak terus menjadi pihak yang menanggung beban panjangnya proses administrasi.Jangan sampai masyarakat memang tidak membayar untuk mendapatkan KTP, tetapi harus membayar dengan waktu dan tenaga karena antrean yang tak kunjung selesai.
Pelayanan publik bukan sekadar gratis di atas kertas, tetapi harus benar-benar mudah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
