SPIONNEWS.ID, MALUKU – Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Ambon, Alfian Lewenussa, S.STP., M.Si., menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar aspirasi masyarakat dapat terintegrasi dengan arah dan prioritas pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon bertema “Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon”, yang berlangsung di lantai 5 Hotel Santika Ambon, Sabtu (14/11/2026).
Dalam laporannya, Lewenussa menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan instrumen penting untuk menentukan arah, tujuan, strategi, serta kebijakan pemerintah daerah dalam periode tertentu.Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki peran strategis dalam proses tersebut, terutama melalui penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian dirumuskan ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD.
Namun, menurutnya, pengelolaan Pokir masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya keterbatasan sumber daya, kesenjangan antara aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan, serta belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan antara DPRD dan pemerintah daerah.Karena itu, pengelolaan Pokir harus dilakukan secara terukur, transparan, akuntabel, serta memperhatikan ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lewenussa menyebutkan, kegiatan Bimtek tersebut memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, memberikan pemahaman kembali mengenai mekanisme, tahapan, dan regulasi pengelolaan Pokir dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Kedua, meningkatkan kualitas penjaringan, penginputan, dan pengelolaan aspirasi masyarakat agar selaras dengan kebutuhan warga serta prioritas pembangunan Kota Ambon.
Ketiga, memperkuat sinergi dan koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan efektif.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah narasumber dihadirkan, termasuk perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku yang bertindak sebagai pemeriksa ahli madya.Kehadiran narasumber dari BPK diharapkan memberikan penguatan perspektif mengenai tata kelola, akuntabilitas, serta kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan ketentuan yang berlaku.
Lewenussa juga menyampaikan bahwa Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku berhalangan hadir karena sedang menjalankan tugas lain di Jakarta. Namun, pihak BPK tetap mengutus perwakilannya untuk memberikan materi dalam kegiatan tersebut.
Selain itu, kegiatan turut melibatkan unsur pemerintah daerah, termasuk perwakilan Bappeda Kota Ambon, serta pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan pembangunan.
Bimtek dijadwalkan berlangsung dalam dua sesi, yakni pemaparan materi oleh para narasumber pada pagi hingga siang hari, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan koordinasi antara DPRD dengan pemerintah daerah.
Melalui kegiatan ini, Sekretariat DPRD Kota Ambon berharap terbangun pemahaman yang sama antara legislatif dan eksekutif, sehingga setiap aspirasi masyarakat yang diperjuangkan melalui Pokir DPRD dapat diproses sesuai mekanisme perencanaan dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Ambon. (EB)
Editor : EB
