WABUP MUHAMAD DJUMPA INGATKAN PPPK: STATUS PEGAWAI BUKAN ALASAN MENGABAIKAN DISIPLIN KERJA

SPIONNEWS.ID DOBO – Status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan alasan untuk mengabaikan kedisiplinan dan tanggung jawab pekerjaan. Setiap aparatur pemerintah dituntut menunjukkan komitmen profesional dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Peringatan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Aru, Muhamad Djumpa, menyikapi kondisi jumlah ASN di Kabupaten Kepulauan Aru yang kini mencapai kurang lebih 6.000 orang.

Menurut Djumpa, pengangkatan PPPK melalui kebijakan pemerintah pusat hingga tahun 2025 telah meningkatkan jumlah aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.Namun, bertambahnya jumlah pegawai harus diikuti dengan peningkatan kualitas kerja, kedisiplinan, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Ia secara khusus mengingatkan PPPK agar tidak menganggap status kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sebagai kebebasan untuk mengabaikan aturan kehadiran maupun kewajiban pekerjaan.

Djumpa menegaskan bahwa setiap pegawai memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan tugas pokok serta fungsi masing-masing.Di sisi lain, pemerintah daerah juga tengah mempertimbangkan pemerataan penempatan ASN ke 10 kecamatan.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat jangkauan pelayanan pemerintahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.Persoalan disiplin menjadi semakin penting karena jumlah pegawai yang besar harus berbanding lurus dengan produktivitas dan kualitas pelayanan.

Selain pembenahan internal, Pemkab Kepulauan Aru juga berharap adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui APBN untuk membantu pembiayaan PPPK agar tidak semakin menekan kemampuan fiskal daerah.Harapan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan tenaga aparatur, kemampuan keuangan daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan banyaknya pegawai di lingkungan pemerintahan. Masyarakat membutuhkan aparatur yang hadir ketika dibutuhkan, bekerja sesuai tanggung jawab, serta mampu memberikan pelayanan secara profesional.

Jumlah 6.000 ASN seharusnya menjadi kekuatan bagi pembangunan Kepulauan Aru, bukan sekadar angka dalam struktur kepegawaian pemerintah daerah.

Editor : EB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *