Oleh : Amidan Rumbouw Mahasiswa Unpatti
SPIONNEWS.ID, MALUKU – Suara lantang dari podium-podium resmi sering kali membangkitkan semangat nasionalisme rakyat. Sejak awal kemunculannya di arena politik, President Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok yang tegas, yang selalu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara besar, bangsa yang kaya raya, dan tidak bisa didikte oleh siapa pun. Ucapan-ucapan itu memberi harapan bahwa kedaulatan bangsa akan dijaga dengan sepenuh hati, tanpa kompromi pada kepentingan asing
Namun, seiring berjalannya waktu, harapan itu mulai tergerus realitas. Indonesia yang digambarkan sebagai macan Asia tampak lebih sering menunduk di hadapan negara lain. Alih-alih menjadi bangsa yang berdiri tegak dan mandiri, justru muncul kesan bahwa berbagai kebijakan strategis dibuat bukan semata-mata demi kepentingan rakyat, melainkan untuk menjaga citra kerja sama internasional. Ironisnya, semua itu dikemas dengan alibi menjaga keseimbangan diplomasi.
Bangsa ini pernah dikenal tangguh. Sejarah perjuangan kemerdekaan menjadi bukti bahwa Indonesia tidak pernah gentar melawan tekanan kekuatan asing. Namun kini, di era globalisasi, kedaulatan itu tampak rapuh. Banyak keputusan politik luar negeri seolah tunduk pada kepentingan negara-negara besar. Retorika yang dulu berapi-api di podium kini terasa hambar di hadapan realitas.
Baca Juga : ITPERMATA Ambon Dukung Penuh Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Di Tayando
Persoalan ini bukan hanya soal diplomasi. Ini tentang jati diri bangsa. Saat kebijakan pertahanan dan keamanan nasional justru dibuka untuk pengaruh asing, pertanyaan besar pun muncul, apakah kita benar-benar masih memiliki kemandirian? Bukankah seharusnya macan tetap mengaum, bukan menunduk hanya karena tekanan kepentingan global?
Prabowo pernah berjanji bahwa Indonesia tidak akan bisa dipermainkan. Namun fakta di lapangan justru menampakkan wajah lain. Sumber daya alam strategis kembali diincar oleh investor asing, kerja sama pertahanan sering kali tak transparan, dan banyak regulasi dibuat demi kenyamanan pihak luar, bukan rakyat sendiri. Di mana prinsip kemandirian yang pernah lantang disuarakan?
Banyak yang beranggapan ini adalah kompromi politik yang tak terhindarkan. Katanya, zaman sudah berubah, dan kerja sama antar negara harus dijaga agar tidak memicu konflik. Namun, apakah menjaga kerja sama berarti kehilangan ketegasan? Apakah kedaulatan harus dikorbankan demi stabilitas semua? Inilah dilema besar yang dihadapi bangsa ini.
Lebih menyedihkan lagi, narasi besar tentang Indonesia sebagai negara kaya raya kini hanya jadi slogan. Kekayaan itu perlahan tergerus oleh tangan-tangan asing yang lihai memanfaatkan kelemahan internal. disatu sisi, pemerintah berbicara tentang kemandirian, tapi di sisi lain, kebijakan justru membuka ruang lebar bagi pengaruh luar.
Rakyat kecil yang dulu percaya pada pidato lantang seorang pemimpin kini mulai meragukan maknanya. Mereka bertanya-tanya, apakah suara keras itu hanya sebatas panggung politik? Apakah semangat untuk berdiri tegak hanya simbol, bukan kenyataan yang dijalankan? Rasa kecewa perlahan tumbuh, meski dibungkam oleh narasi resmi yang terus dijaga.
Macan yang seharusnya gagah kini tampak jinak. Ia tak lagi mengaum dengan wibawa, melainkan menunduk patuh seolah takut kehilangan dukungan dari kekuatan lain. Ini bukan sekadar soal kebijakan luar negeri, melainkan tentang harga diri bangsa yang perlahan memudar.
Kritik pun bermunculan, baik dari akademisi, aktivis, maupun masyarakat biasa. Mereka menilai, bangsa ini tidak boleh terus dibiarkan terperangkap dalam kompromi yang merugikan. Indonesia terlalu besar untuk hanya menjadi pengikut. Indonesia seharusnya menjadi pemimpin, setidaknya di kawasan sendiri.
Namun suara kritis sering dianggap sebagai gangguan. Pemerintah lebih suka menonjolkan narasi keberhasilan diplomasi, tanpa mengakui bahwa banyak keputusan justru melemahkan posisi strategis bangsa. Padahal, kritik itu lahir dari rasa cinta pada tanah air, bukan semata oposisi.
Sejarah telah menunjukkan, bangsa yang tunduk pada tekanan luar akan kehilangan kedaulatannya sedikit demi sedikit. Tidak ada penjajahan yang datang tiba-tiba, semua dimulai dari kompromi kecil yang dibiarkan. Dan kini, Indonesia tampak berada di jalur yang sama jika tidak segera membenahi arah kebijakan.
Macan yang tunduk bukanlah simbol kelembutan, melainkan tanda kelemahan. Jika bangsa ini terus menunduk, bukan hanya martabat yang hilang, tetapi juga masa depan. Anak cucu kelak akan mewarisi negara yang tidak lagi berdaulat penuh.
Rakyat perlu kembali mengingatkan pemimpinnya bahwa suara lantang di podium bukan sekadar hiburan politik. Itu adalah janji. Janji untuk menjaga kedaulatan, mempertahankan kehormatan, dan memastikan bahwa bangsa ini tidak mudah diperdaya.
Kini, saatnya menilai kembali arah perjalanan negara. Apakah kita akan tetap menjadi macan yang tunduk, ataukah akan bangkit kembali sebagai macan sejati yang disegani? jawabannya ada pada keberanian pemimpin untuk setia pada ucapannya sendiri.
Indonesia tidak butuh sekadar diplomasi manis. yang dibutuhkan adalah ketegasan yang tulus, keberanian mengambil risiko demi kemandirian, dan kejelasan bahwa bangsa ini tidak bisa ditaklukkan oleh kepentingan siapa pun.
Jika janji itu ditepati, maka macan yang kini menunduk akan kembali mengangkat kepalanya. Ia akan mengaum, bukan untuk menakuti, tetapi untuk menunjukkan bahwa kedaulatan adalah harga mati. Dan saat itu tiba, bangsa ini akan kembali menjadi besar, seperti yang selalu kita mimpikan bersama
Editor : EB
Gambar : SK
