SPIONNEWS.ID, MALUKU – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku di Ambon, Kamis (4/6/2026).
LHP tersebut diterima langsung oleh Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Richie L. Anggito. Penyerahan dilakukan bersama sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Maluku yang juga menerima hasil pemeriksaan keuangan daerah masing-masing.
Dalam pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini tersebut menandakan bahwa secara umum laporan keuangan telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat beberapa temuan yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan.
Pencapaian opini WDP menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Berbagai rekomendasi yang disampaikan BPK diharapkan menjadi bahan evaluasi guna memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Bupati Ricky Jauwerissa menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bagian dari komitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut harus dijadikan dasar untuk melakukan pembenahan pada berbagai sektor yang masih memerlukan perhatian.Selain menjadi instrumen pengawasan,
“LHP BPK juga menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan disiplin administrasi dalam pengelolaan anggaran,” tegasnya.
Lebih lanjut Bupati menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menargetkan berbagai catatan yang disampaikan BPK dapat ditindaklanjuti secara bertahap sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
“Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan keuangan daerah yang transparan serta bertanggung jawab,” tutup (IR)
Editor : EB
