SPIONNEWS.ID, MALUKU – Pendidikan tinggi seharusnya menjadi instrumen utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Maluku, setiap tahun ribuan mahasiswa diwisuda dari berbagai perguruan tinggi dengan harapan memperoleh pekerjaan yang layak dan menjadi bagian dari pembangunan daerah. Namun realitas yang terjadi menunjukkan bahwa semakin banyak lulusan yang harus berhadapan dengan kerasnya persaingan kerja dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia.
Kondisi ini memunculkan sebuah ironi. Kampus terus memproduksi lulusan sarjana, sementara dunia kerja tidak berkembang secepat pertumbuhan jumlah lulusan. Akibatnya, sebagian besar tenaga terdidik yang lahir dari perguruan tinggi akhirnya masuk dalam kelompok pencari kerja yang jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Maluku pada 2025 berada di angka sekitar 6,11 persen. Meski mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya, angka tersebut masih menunjukkan bahwa pengangguran merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian khusus. Di balik angka statistik itu terdapat ribuan anak muda Maluku yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi namun belum memperoleh kesempatan kerja yang sesuai dengan kompetensi mereka.
Masalahnya bukan semata-mata pada kualitas lulusan. Persoalan utama terletak pada ketimpangan antara pertumbuhan sumber daya manusia dengan pertumbuhan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja. Perguruan tinggi terus meluluskan sarjana baru setiap tahun, tetapi investasi, industri, dan sektor produktif yang mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah besar belum tumbuh secara signifikan.
Karena itu, persoalan pengangguran tidak bisa hanya dibebankan kepada perguruan tinggi. Pemerintah daerah harus hadir dengan kebijakan yang mampu menjawab tantangan tersebut. Dalam konteks ini, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memiliki tanggung jawab besar untuk melihat persoalan pengangguran sebagai isu strategis pembangunan daerah.
Masyarakat tentu berharap kepemimpinan Hendrik Lewerissa tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga mampu merancang kebijakan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Maluku membutuhkan investasi yang konkret, investasi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi investor, tetapi juga membuka peluang kerja bagi generasi muda daerah.
Pemerintah Provinsi Maluku perlu lebih agresif menarik investor di sektor perikanan, industri pengolahan hasil laut, pertanian, perkebunan, energi, hingga pariwisata. Potensi sumber daya alam Maluku sangat besar, namun selama ini sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Akibatnya, nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja yang tercipta juga sangat terbatas. Jika hilirisasi industri dapat diwujudkan di Maluku, maka ribuan tenaga kerja lokal berpotensi terserap.
Lebih dari itu, pengurangan pengangguran bukan hanya soal ekonomi. Pengangguran yang tinggi sering kali menjadi pemicu berbagai persoalan sosial. Ketika anak-anak muda kehilangan kesempatan kerja, maka potensi munculnya kriminalitas, konflik sosial, penyalahgunaan narkoba, dan berbagai bentuk keresahan masyarakat juga dapat meningkat. Sebaliknya, ketika masyarakat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak, roda ekonomi akan berputar, daya beli meningkat, dan stabilitas sosial lebih mudah terjaga.
Karena itu, target pembangunan Maluku ke depan tidak boleh hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dalam angka statistik. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan tersebut benar-benar menciptakan pekerjaan bagi masyarakat. Penurunan angka pengangguran harus menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pemerintahan daerah.
Maluku membutuhkan keberanian untuk keluar dari pola pembangunan lama yang terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Sudah saatnya dibangun ekosistem ekonomi yang mampu melahirkan industri, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan. Jika hal itu dapat dilakukan, maka jumlah pengangguran akan terus menurun, ekonomi rakyat bergerak lebih kuat, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara nyata.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah daerah tidak diukur dari banyaknya sarjana yang diwisuda setiap tahun, tetapi dari seberapa banyak lulusan tersebut memperoleh kesempatan untuk bekerja, berkarya, dan membangun tanah kelahirannya sendiri. Maluku membutuhkan lebih banyak lapangan kerja, bukan sekadar lebih banyak ijazah. Sebab tanpa pekerjaan, pendidikan hanya akan melahirkan harapan yang sulit menemukan kenyataan.
Oleh : N Adihary, Fungsionaris PUSAT ADVOKASI MALUKU PEDULI (PAMALI)
Editor : E BANEA
