SPIONNEWS.ID, MALUKU – Di tengah tantangan ekonomi global, tekanan fiskal, dan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat, pemerintah memang dituntut untuk menjaga penerimaan negara. Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjadi instrumen penting untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perlindungan sosial. Namun, di balik kebutuhan itu, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: penerimaan negara yang kuat hanya dapat bertahan jika ekonomi rakyat juga tumbuh dengan sehat.
Hari ini pemerintah sedang mendorong berbagai agenda strategis, mulai dari hilirisasi industri, swasembada pangan dan energi, investasi, digitalisasi pelayanan publik, hingga peningkatan penerimaan perpajakan. Semua itu merupakan tujuan yang baik. Akan tetapi, kebijakan fiskal tidak boleh berjalan sendiri tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha masih menghadapi persoalan klasik. Biaya produksi meningkat, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, akses pembiayaan belum merata, sementara kewajiban administrasi usaha dan perpajakan semakin kompleks. Digitalisasi memang menjadi langkah maju, tetapi transformasi digital seharusnya diikuti dengan edukasi, pendampingan, dan penyederhanaan sistem agar tidak justru menjadi beban baru bagi masyarakat yang sedang belajar membangun usaha.
Negara juga perlu menyadari bahwa kepatuhan tidak dapat dibangun hanya melalui sanksi. Kepatuhan tumbuh ketika masyarakat memahami aturan, merasakan keadilan, dan memperoleh manfaat nyata dari pajak yang mereka bayarkan. Jika pendekatan yang dominan adalah penindakan, sementara pembinaan belum dirasakan secara merata, maka hubungan antara negara dan wajib pajak berisiko dibangun di atas rasa takut, bukan kepercayaan.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur ekonomi harus tetap menjadi prioritas. Jalan yang baik, pelabuhan yang efisien, listrik yang andal, jaringan internet yang merata, serta birokrasi yang cepat merupakan investasi yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pajak yang dibayarkan rakyat seharusnya kembali dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas dan iklim usaha yang semakin kondusif. Di situlah masyarakat akan melihat bahwa kewajiban perpajakan memiliki manfaat yang nyata.
Pemerintah juga perlu lebih berani menghadirkan inovasi kebijakan. Keberhasilan kepemimpinan tidak semata diukur dari naiknya angka penerimaan pajak, tetapi dari lahirnya kebijakan yang mampu membuka lapangan kerja, memperkuat industri nasional, meningkatkan daya saing UMKM, serta menarik investasi yang berkualitas. Ketika ekonomi tumbuh, penerimaan negara akan meningkat secara alami tanpa harus membebani masyarakat secara berlebihan.
Sudah saatnya paradigma pembangunan bergeser dari sekadar mengejar target penerimaan menjadi membangun ekosistem ekonomi yang sehat. Negara harus hadir sebagai mitra pembangunan, bukan hanya sebagai regulator dan penagih kewajiban. Pelaku usaha kecil membutuhkan kepastian hukum, kemudahan berusaha, pendampingan administrasi, dan ruang untuk berkembang agar mereka dapat naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Pada akhirnya, negara yang kuat bukanlah negara yang paling banyak menarik pajak dari rakyatnya, melainkan negara yang mampu menciptakan masyarakat yang produktif, dunia usaha yang tumbuh, dan ekonomi yang bergerak secara berkelanjutan. Ketika rakyat sejahtera, investasi berkembang, dan kepercayaan publik terjaga, maka penerimaan negara akan mengikuti dengan sendirinya. Itulah fondasi pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
OPINI MEDIA
Editor : EB
