SPIONNEWS, Jakarta - Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, S.Sos., MBA, melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Pertemuan tersebut dilakukan untuk memberikan penjelasan sekaligus meluruskan informasi yang berkembang mengenai anggapan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan menolak alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Dalam pertemuan itu, Agus Fatoni yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN IKAPTK), organisasi yang mewadahi alumni APDN, STPDN, IIP dan IPDN, menerima langsung penjelasan dari Bupati terkait kondisi yang terjadi di Kabupaten Buton Selatan.
Bupati H. Muhammad Adios menegaskan bahwa Pemkab Buton Selatan tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang menolak alumni IPDN. Menurutnya, informasi yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan fakta dan tidak mencerminkan sikap maupun kebijakan pemerintah daerah.
“Pemkab Buton Selatan tidak pernah memiliki kebijakan menolak alumni IPDN. Kami sangat menghargai seluruh putra-putri terbaik bangsa, termasuk alumni IPDN, yang memiliki kompetensi dan semangat pengabdian untuk membangun daerah,” tegas Bupati.
Ia menjelaskan, kebijakan pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di daerah harus disusun berdasarkan kebutuhan organisasi, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kemampuan keuangan daerah.
Menurut Bupati, kondisi fiskal Kabupaten Buton Selatan saat ini masih menghadapi keterbatasan, terutama pada komponen belanja pegawai. Karena itu, setiap kebijakan terkait penambahan ASN harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap memperhatikan kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah.
Selain membahas klarifikasi isu tersebut, pertemuan juga menjadi forum diskusi mengenai pengelolaan keuangan daerah serta arah kebijakan kebutuhan ASN ke depan. Pemkab Buton Selatan, kata Bupati, akan terus mengikuti perkembangan regulasi dan kebijakan pemerintah pusat, termasuk mengenai formasi ASN dan peluang bagi alumni IPDN, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta kemampuan fiskal daerah.
“Kami akan terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat. Penyesuaian formasi ASN, termasuk peluang bagi alumni IPDN, akan dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan daerah,” ujar Bupati.
Bupati berharap penjelasan yang disampaikan secara langsung kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah tersebut dapat mengakhiri berbagai kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana yang kondusif serta bersama-sama mendukung pembangunan Kabupaten Buton Selatan secara positif, objektif dan konstruktif.
Sumber : Diskominfo
