SERAM UTARA, SPIONNEWS.ID – Persoalan kebutuhan dasar masyarakat Negeri Pasahari, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, mendapat sorotan dari Direktur Pusat Advokasi Maluku Peduli (PAMALI), Erwin Banea. Ambon, 26/09/2026
Erwin Banea yang juga merupakan putra Seram menilai persoalan yang dihadapi masyarakat Pasahari, khususnya terkait ketersediaan air bersih dan kelangkaan minyak tanah, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat merupakan persoalan yang harus mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah kabupaten dan provinsi jangan tinggal diam. Masyarakat Pasahari sudah lama menghadapi persoalan kebutuhan dasar. Sangat wajar kalau masyarakat akhirnya menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah pusat, termasuk meminta perhatian Presiden Prabowo,” tegas Erwin.
Sorotan tersebut muncul di tengah kondisi warga yang saat ini menghadapi kesulitan memperoleh air bersih. Bahkan, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku pada 26 Agustus 2026 telah menyalurkan 4.000 liter air bersih kepada masyarakat RT 05 Desa Pasahari setelah menerima laporan mengenai kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air bersih.
Menurut informasi warga yang dihimpun SPIONNEWS.ID, untuk mendapatkan air yang didatangkan ke kawasan Kampung Lama, Pasahari Pantai, masyarakat harus mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk satu tong berkapasitas sekitar 259 liter.
Bagi warga yang memiliki kemampuan ekonomi, membeli air menjadi salah satu pilihan. Namun bagi masyarakat yang tidak mampu, mereka disebut terpaksa menggunakan sungai yang berjarak sekitar dua kilometer dari permukiman. Kondisi sungai tersebut juga dikeluhkan karena debit air semakin kecil pada musim kemarau dan airnya keruh.
Persoalan kebutuhan dasar masyarakat Pasahari juga semakin kompleks karena warga mengeluhkan kelangkaan minyak tanah yang disebut telah berlangsung sekitar tiga bulan. Para pengecer dikabarkan harus mencari pasokan dari satu pangkalan ke pangkalan lainnya, sementara warga tetap kesulitan memperoleh minyak tanah untuk kebutuhan memasak.
Akibat kelangkaan tersebut, sebagian warga disebut terpaksa kembali menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar alternatif.
Erwin menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan masyarakat Pasahari tidak bisa dilihat secara parsial. Ketika air bersih sulit diperoleh dan minyak tanah juga langka, masyarakat menghadapi tekanan berlapis dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Ini bukan hanya soal air. Minyak tanah juga langka. Masyarakat akhirnya yang menanggung akibatnya. Pemerintah daerah harus hadir dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” kata Erwin.
Ia juga meminta pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Provinsi Maluku turun langsung melihat kondisi masyarakat Pasahari. Menurutnya, pemerintah perlu mendengar langsung keluhan warga serta memastikan apa saja persoalan yang selama ini belum terselesaikan.
Persoalan Pasahari juga bukan sepenuhnya tidak pernah mendapat perhatian. Pada April 2025, Komisi II DPRD Maluku Tengah pernah melakukan inspeksi mendadak ke PT Wahana Lestari Investama (WLI) di Desa Pasahari berdasarkan laporan masyarakat yang antara lain menyangkut air bersih dan persoalan lingkungan.
Namun, menurut Erwin, berbagai keluhan masyarakat yang masih muncul menunjukkan perlunya evaluasi terhadap penanganan persoalan di lapangan.
“Kalau masyarakat masih harus membeli air dengan harga mahal dan mencari minyak tanah berbulan-bulan, tentu pemerintah harus bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dan di mana letak persoalannya,” ujarnya.
Erwin juga meminta agar pemerintah melakukan pemeriksaan dan kajian berdasarkan data, termasuk terhadap kualitas sumber air dan kondisi lingkungan di wilayah Pasahari. Dengan demikian, setiap dugaan mengenai penyebab perubahan kualitas air dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak berhenti sebagai dugaan masyarakat.
Ia menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan dan meminta perhatian pemerintah ketika kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi.
Karena itu, PAMALI mendorong pemerintah daerah tidak menunggu persoalan Pasahari menjadi lebih besar. Pemerintah kabupaten dan provinsi diminta segera turun ke lapangan, sementara pemerintah pusat diharapkan ikut memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat di wilayah Seram.
Bagi PAMALI, ketika persoalan air bersih dan minyak tanah terus dikeluhkan masyarakat, suara warga Pasahari layak didengar hingga ke tingkat pemerintah pusat. “Kalau masyarakat sampai meminta Presiden Prabowo turun tangan, itu harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera melihat dan menyelesaikan persoalan di lapangan,” pungkasnya.
Editor : BE
