KEPALA DINAS NAKERTRAS: TENAGA KERJA LOKAL BUTON SELATAN JADI PRIORITAS DALAM SETIAP PROYEK PEMBANGUNAN

SPIONNEWS, BUTON SELATAN, 1 Oktober 2026 — Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertras) terus memastikan keterlibatan warga lokal dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dibuktikan melalui pemantauan langsung ke sejumlah titik pekerjaan, termasuk tiga lokasi rehabilitasi gedung sekolah yang sedang berlangsung.

Kepala Dinas Nakertras Buton Selatan, Muhammad Thahir, S.Pd., M.M., turun langsung ke lapangan untuk meninjau pelaksanaan penyerapan tenaga kerja pada proyek rehabilitasi gedung sekolah. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa dari total 15 orang tenaga kerja yang terlibat, sebanyak 11 orang merupakan warga asli atau penduduk lokal Kabupaten Buton Selatan. Angka ini menegaskan bahwa kebijakan pemberian prioritas kepada tenaga kerja lokal telah berjalan secara nyata di lapangan.

Kebijakan Berlandaskan Surat Edaran dan Arahan Pimpinan Daerah, Kepala Dinas Nakertras menjelaskan bahwa pelibatan tenaga kerja lokal ini berjalan atas dasar Surat Edaran yang dikeluarkan, di mana setiap dinas terkait termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Kesehatan wajib memprioritaskan warga setempat dalam setiap kegiatan fisik yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Buton Selatan.

“Hal ini dilakukan berlandaskan Surat Edaran yang diberikan oleh Bupati melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Setiap pemenang proyek, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, wajib mengikutinya. Ini juga sejalan dengan arahan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan agar pembangunan benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat setempat,” tegas Muhammad Thahir.

Khusus pada tiga bangunan sekolah yang dikerjakan melalui pengelolaan pihak sekolah, tercatat penggunaan tenaga kerja terampil atau spesialis sebanyak 5 orang. Muhammad Thahir menegaskan bahwa penyerapan tenaga kerja tidak hanya terbatas pada tenaga pelaksana, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan keahlian khusus dan pemberian kesempatan kerja kepada warga lokal.

Setiap Proyek Wajib Melibatkan Warga Setempat, Pihak Dinas Nakertras menegaskan bahwa kewajiban mempekerjakan warga lokal berlaku untuk seluruh proyek pembangunan di wilayah Kabupaten Buton Selatan, tanpa terkecuali. Baik proyek rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan sarana dan prasarana jalan, maupun fasilitas kesehatan, semuanya harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan.

“Tujuannya sederhana: agar uang yang dikelola dari anggaran daerah maupun pusat berputar di tengah masyarakat kita sendiri. Ketika warga diberi kesempatan bekerja, maka pendapatan rumah tangga meningkat, perekonomian lokal bergerak, dan pembangunan tidak hanya meninggalkan bangunan fisik, tetapi juga menyejahterakan orang-orang yang tinggal di sekitarnya,” tambahnya.

Pemantauan yang dilakukan di tiga titik rehabilitasi gedung sekolah menjadi salah satu langkah pengawasan agar Surat Edaran tersebut tidak sekadar tertulis di atas kertas, melainkan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Koordinasi yang dilakukan bersama dinas-dinas terkait memastikan bahwa setiap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan sudah sejak awal mengalokasikan posisi tenaga kerja untuk warga Buton Selatan.

Komitmen Bersama, Pemerintah, DPRD, dan Pelaksana, Kata Muhammad Thahir menyampaikan bahwa kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari Bupati Buton Selatan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan. Hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menjadikan tenaga kerja lokal sebagai pilar utama pembangunan di wilayahnya.

“Kami berharap ke depannya angka serapan tenaga kerja lokal semakin meningkat. Kami juga memohon dukungan dari seluruh masyarakat, agar jika ditemukan pelaksana proyek yang belum mematuhi ketentuan ini, dapat disampaikan kepada kami. Pengawasan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan agar kebijakan ini berjalan maksimal,” pungkas Kepala Dinas Nakertras Buton Selatan.

Kegiatan pemantauan ini akan terus dilakukan secara berkala ke berbagai titik pembangunan, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pembangunan Buton Selatan juga memberikan manfaat langsung bagi warganya. (Ha)

Editor : Harry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *