13 AGENDA DPRD ARU MENANTI, FUNGSI PENGAWASAN DAN LEGISLASI JADI TANTANGAN TAHUN SIDANG 2026–2027

SPIONNEWS.ID, DOBO – DPRD Kabupaten Kepulauan Aru memasuki Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2026–2027 dengan membawa 13 agenda kerja yang akan menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pembukaan masa persidangan tersebut berlangsung melalui Rapat Paripurna di Gedung Sitakena, Dobo, Selasa (17/11/2026), yang turut dihadiri Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, bersama Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Timotius Kaidel menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas pelaksanaan tugas selama Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026.

Ia menilai berbagai pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan daerah serta pembahasan APBD Perubahan merupakan bagian dari kerja kelembagaan yang membutuhkan koordinasi antara legislatif dan eksekutif.Namun, memasuki masa persidangan yang baru, tantangan DPRD tidak berhenti pada penyelesaian agenda administratif. Pelaksanaan tiga fungsi utama legislatif, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetap menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan.

Sebanyak 13 agenda yang telah dijadwalkan diharapkan dapat dibahas secara terukur, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta persoalan pembangunan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Bupati juga mengajak seluruh anggota DPRD dan jajaran pemerintah daerah memperkuat komunikasi, koordinasi, serta kemitraan dalam menjalankan agenda pemerintahan.Di tengah berbagai kebutuhan pembangunan Kepulauan Aru, fungsi pengawasan DPRD menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan program dan anggaran pemerintah benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan.

Masyarakat tentu berharap masa persidangan kali ini tidak hanya menghasilkan keputusan di ruang rapat, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, 13 agenda persidangan tersebut menjadi momentum bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk memperkuat tanggung jawab kelembagaan dalam menjawab kebutuhan masyarakat Kepulauan Aru.

Editor : EB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *