SPIONNEWS.ID, MALUKU – Aksi Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bersama sejumlah wartawan yang berjoget dengan mengenakan pakaian dinas kepolisian menuai sorotan kritis dari Ketua Perisai SI Kota Ambon, M. Saleh Keluan, 19/11/2026
Kepada media Saleh menegaskan, berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, seragam dinas bukan pakaian biasa atau atribut hiburan, melainkan identitas resmi yang melekat pada kewenangan, kehormatan, dan tanggung jawab institusi negara. Karena itu, setiap anggota Polri wajib menjaga sikap, perilaku, kedisiplinan, dan kepatutan ketika mengenakannya, termasuk saat tampil di ruang publik.
Ia juga mengingatkan bahwa Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk menjaga kehormatan profesi dan institusi. Sementara ketentuan disiplin serta aturan penggunaan pakaian dinas harus menjadi perhatian setiap anggota.
“Jangan sampai seragam dinas kepolisian digunakan dalam aktivitas hiburan di ruang publik tanpa mempertimbangkan kepatutan dan kehormatan institusi. Bukan berarti polisi tidak boleh bergaul atau membangun kedekatan dengan masyarakat, tetapi ada batas profesionalitas yang harus dijaga. Seragam polisi bukan kostum untuk mempertontonkan hiburan,” tegas Saleh.
Ia meminta Kapolda Maluku memeriksa konteks kegiatan tersebut dan mengevaluasi apakah tindakan Kapolresta telah sesuai dengan aturan kedinasan dan Kode Etik Profesi Polri.
“Polisi memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi rakyat. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar tontonan seremonial. Jika ditemukan pelanggaran disiplin atau kode etik, harus diproses secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya
Editor : EB

