SPIONNEWS.ID, MALUKU – Ketua Korps HMI-Wati (KOHATI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, Sitrun Danu Mahulauw, mendesak Kapolda Maluku segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menyusul sorotan publik atas kegiatan joget bersama yang melibatkan jajaran kepolisian dan sejumlah wartawan.
Sitrun mempertanyakan orientasi tugas dan tanggung jawab kepolisian di tengah berbagai persoalan keamanan dan sosial yang sedang dihadapi masyarakat Kota Ambon.Menurutnya, polisi memiliki tanggung jawab utama menjaga keamanan, ketertiban, memberikan perlindungan, serta memastikan masyarakat merasa aman. Karena itu, publik berhak mempertanyakan ketika aktivitas yang ditampilkan justru lebih banyak menjadi sorotan karena kegiatan seremonial dan joget bersama.
“Apakah tugas polisi hanya hadir untuk pencitraan di jalan-jalan dan media sosial? Ataukah sekarang tugas seorang Kapolresta juga mengajak wartawan berjoget bersama? Kami ingin melihat polisi yang benar-benar hadir untuk menjawab persoalan keamanan masyarakat, bukan sekadar membangun kesan harmonis melalui kegiatan hiburan,” tegas Sitrun ke media, 17/11/2026.
Ia menilai, Kota Ambon membutuhkan perhatian serius dari seluruh jajaran kepolisian. Apalagi, masyarakat masih diperhadapkan dengan berbagai persoalan, mulai dari kerawanan konflik sosial, tekanan ekonomi, hingga persoalan keamanan yang membutuhkan respons cepat dan profesional dari aparat penegak hukum.
Sitrun menegaskan, kritik tersebut bukan berarti menolak hubungan baik antara kepolisian dan insan pers. Namun, hubungan kemitraan antara polisi dan wartawan harus tetap dibangun dengan menjaga independensi, profesionalitas, serta fungsi kontrol sosial media.
“Pers harus tetap kritis dalam menjalankan tugas jurnalistik. Polisi harus tetap profesional dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Jangan sampai kedekatan dalam kegiatan hiburan justru mengaburkan batas antara fungsi pengawasan pers dan tugas kepolisian,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sitrun secara terbuka meminta Kapolda Maluku dan Kapolri memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Ia mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.Bahkan, Sitrun meminta agar Kapolresta dievaluasi untuk kemudian dipertimbangkan pergantian dari jabatannya apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan.
“Ambon tidak membutuhkan Kapolresta yang hanya menjadi sorotan karena kegiatan joget-joget. Ambon membutuhkan pemimpin kepolisian yang mampu membaca situasi keamanan, merespons persoalan masyarakat, mencegah konflik, dan memberikan rasa keadilan bagi rakyat,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian harus dijaga melalui tindakan nyata, bukan semata-mata melalui aktivitas yang terlihat menyenangkan di ruang publik maupun media sosial.
Sebagai bagian dari kader HMI Cabang Ambon, Sitrun menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan keamanan dan kehidupan sosial masyarakat Maluku.
“Kami meminta Kapolda Maluku jangan menutup mata. Lakukan evaluasi secara objektif dan transparan. Jika memang kepemimpinan Kapolresta tidak lagi menjawab kebutuhan masyarakat, maka pergantian jabatan harus menjadi bagian dari pertimbangan. Hukum, keamanan, dan pelayanan publik harus menjadi prioritas,” tegas Sitrun.
Editor : EB

