Oleh : Panji Kilbuty
SPIONNEWS.ID, MALUKU – Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang dilaksanakan di 1.110 desa pada 25 kabupaten, 9 provinsi di wilayah timur Indonesia, merupakan kerjasama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa agar bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat, berkelanjutan, menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang luas bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia Timur.
Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menuai kontroversi. Pasalnya, temuan awal menunjukkan adanya jumlah pendaftar yang signifikan dari kalangan anggota Partai Amanat Nasional (PAN) dan beberapa anggota Parpol, bahkan istri-istri pejabat, dan mantan Tenaga Pendamping Desa (TPD) yang diberhentikan secara massal. Situasi ini menimbulkan kecurigaan kuat akan potensi konflik kepentingan, kolusi, dan penyalahgunaan program yang dirancang untuk memberdayakan ekonomi desa.
Data awal menunjukkan jumlah pendaftar dari kelompok-kelompok tersebut jauh melebihi pendaftar dari masyarakat umum. Meskipun partisipasi masyarakat sangat penting, proporsi yang tidak seimbang ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai transparansi, keadilan, dan akses yang merata bagi seluruh warga SBT. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi penyimpangan dana dan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan.
Keikutsertaan sejumlah besar anggota partai politik menimbulkan dugaan kuat akan adanya upaya untuk memanfaatkan program ini demi kepentingan politik. Kemungkinan adanya intervensi dalam proses seleksi peserta dan penyaluran dana perlu diselidiki secara menyeluruh. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai netralitas birokrasi dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses seleksi yang tidak transparan dan akuntabel berpotensi merugikan masyarakat dan menghambat tujuan utama program.
Pendaftaran sejumlah besar istri pejabat juga menguatkan dugaan adanya praktik nepotisme dan kolusi. Proses seleksi yang tidak transparan dapat membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini akan merugikan masyarakat umum yang membutuhkan akses yang adil terhadap program. Ketidakadilan ini dapat memperparah kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat.
Keikutsertaan mantan TPD yang diberhentikan secara massal juga menimbulkan pertanyaan mengenai alasan pemecatan dan apakah ada kaitannya dengan kesempatan yang ditawarkan dalam program ini. Kemungkinan adanya tindakan diskriminatif atau upaya untuk menguntungkan kelompok tertentu perlu diinvestigasi secara menyeluruh dan transparan. Proses pemecatan massal sebelumnya perlu dikaji ulang untuk memastikan tidak ada unsur ketidakadilan atau pelanggaran hukum.
Pemerintah Kabupaten SBT dan Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia didesak untuk memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel mengenai proses seleksi peserta, kriteria penilaian, dan mekanisme penyaluran dana. Keterbukaan informasi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah terjadinya penyimpangan.
Investigasi yang independen dan kredibel sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuannya dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat SBT.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kejelasan dan keterbukaan informasi akan mencegah kecurigaan dan memastikan program mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.
Karena program yang diharapkan mampu meningkatkan tata kelola dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk peningkatan desa tidak beralih fungsi menjadi instrumen politik atau praktek-praktek lain. (*)
Penulis adalah Anak Muda Maluku.yang selalu vokal menyuarakan aspirasi masyarakat Maluku.
Editor : Redaktur SpionNews.id Maluku
