Oleh: Fadel Rumakat, Pegiat Sosial
SPIONNEWS.ID, MALUKU – Di atas kertas, visi pembangunan Daerah kerap terdengar indah, menjanjikan kesejahteraan, serta menekankan pada pengelolaan sumber daya lokal. Namun dalam praktik, visi itu sering berhenti sebagai jargon, tanpa jejak nyata di lapangan. Inilah yang kini terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, ketika sagu komoditas strategis yang mestinya menjadi penggerak ekonomi rakyat justru terjebak dalam lingkaran retorika dan pemborosan anggaran.
Bupati (SBT) menjadikan sagu sebagai ikon visi pemerintahannya. Kata-kata tentang “kebangkitan sagu” dengan cepat memenuhi ruang publik, dibungkus dengan narasi kultural sekaligus ekonomi. Sagu disebut sebagai “masa depan pangan Maluku” dan “jawaban atas kemandirian Daerah.” Namun, di balik retorika itu, muncul paradoks: alih-alih mengarahkan anggaran untuk mendukung riset, produksi, hingga pemasaran sagu, dana Daerah justru lebih banyak digelontorkan untuk memanjakan tim ahli, konsultan, dan perjalanan studi banding.
Kritik masyarakat makin menguat, untuk apa visi besar dicanangkan jika rakyat di kampung-kampung penghasil sagu tetap menunggu mesin pengolah yang tak kunjung datang.? Untuk apa anggaran miliaran rupiah dihabiskan untuk hotel, rapat, seminar, dan perjalanan luar daerah, sementara petani hanya menerima janji.?
Sagu, pangan strategis yang terabaikan
sagu sesungguhnya bukan sekadar identitas budaya Maluku. Ia adalah komoditas pangan strategis nasional, di tengah ancaman krisis iklim, kerentanan beras, dan harga pangan yang terus naik, Sagu menawarkan ketahanan. Pohon sagu dapat tumbuh di lahan marginal, menyimpan karbon, dan menghasilkan pati yang bernilai tinggi.
Data menunjukkan, Maluku khususnya Pulau Seram adalah salah satu wilayah dengan cadangan sagu terbesar di dunia. Jika dikelola serius, sagu bisa menjadi penopang kedaulatan pangan Indonesia Timur, sekaligus membuka pasar ekspor ke Jepang, Korea, hingga Eropa. Potensinya luar biasa, tetapi sayang, Pemerintah Daerah justru terjebak dalam visi yang tidak beranjak menjadi program nyata.
Visi Besar, Langkah Kecil.
Visi tanpa aksi hanyalah ilusi. Visi sagu yang digaungkan Bupati (SBT) terbukti timpang karena tidak disertai roadmap jelas, industrialisasi di tingkat Desa, dan keberpihakan anggaran. Alih-alih membangun pabrik mini pengolahan Sagu, Pemerintah Daerah justru lebih sibuk menganggarkan perjalanan dinas. Alih-alih mendukung koperasi petani dan akses pasar, anggaran justru tersedot pada “tim ahli” yang lebih banyak membuat laporan ketimbang turun langsung ke dusun penghasil sagu.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah visi sagu hanya dijadikan jargon politik untuk membangun citra, atau benar-benar dimaksudkan sebagai strategi pembangunan ekonomi Daerah?
Krisis legitimasi pembangunan.
Di mata rakyat, visi sagu kini menjelma krisis legitimasi. Ketika petani masih mengupas sagu dengan cara tradisional, ketika hasil panen hanya dijual mentah tanpa nilai tambah, dan ketika tidak ada jaminan harga maupun pasar, maka janji Bupati terdengar kosong.
Lebih parah lagi, anggaran Daerah yang seharusnya menjadi instrumen keberpihakan justru dinikmati segelintir orang dalam lingkaran birokrasi dan konsultan. Fenomena ini bukan hanya soal pemborosan, tetapi juga soal arah pembangunan yang salah urus.
Padahal, di tengah kondisi fiskal Daerah yang terbatas, setiap rupiah anggaran mestinya diarahkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat. Memanjakan tim ahli dengan perjalanan luar Daerah hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan Pemerintah.
Belajar dari Daerah lain. Bila Bupati (SBT) mau membuka mata, banyak contoh inspiratif dari Daerah lain. Di Papua, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan mesin pengolahan sagu murah bagi petani. Di Sulawesi, ada inisiatif koperasi Desa yang berhasil menembus pasar ekspor. Bahkan di Jepang, sagu Maluku mulai dilirik sebagai bahan pangan sehat.
Sayangnya, (SBT) justru tertinggal karena Pemerintah Daerah terlalu sibuk pada pencitraan ketimbang produksi. Potensi besar hanya menjadi bahan pidato, sementara Daerah lain sudah melangkah jauh.
Jalan Keluar, dari retorika ke aksi.
Visi sagu tidak boleh berhenti sebagai retorika. Ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan:
- Alihkan anggaran dari perjalanan dan honorarium konsultan ke pembangunan unit pengolahan sagu di tingkat desa.
- Libatkan perguruan tinggi dan lembaga riset lokal untuk menciptakan teknologi tepat guna bagi petani.
- Bentuk koperasi sagu sebagai wadah ekonomi rakyat, agar petani tidak terus bermain di pasar mentah.
- Bangun pasar regional dan ekspor, termasuk promosi sagu sebagai pangan sehat di era krisis iklim.
- Audit anggaran visi sagu, agar jelas ke mana larinya dana rakyat yang sejauh ini habis untuk agenda seremonial.
Sejarah akan mencatat apakah visi sagu di (SBT) menjadi tonggak kebangkitan atau sekadar fatamorgana politik. Rakyat kini menunggu bukti, bukan lagi janji. Mereka tidak membutuhkan seminar, melainkan mesin pengolah. Mereka tidak butuh perjalanan studi banding, melainkan akses pasar.
Bupati (SBT) harus memilih, apakah ingin dikenang sebagai pemimpin yang mengangkat sagu dari tidur panjangnya, atau hanya sebagai pejabat yang sibuk memanjakan tim ahli sementara rakyat tetap bergulat dalam kemiskinan. Pada akhirnya, visi besar hanya akan bernilai bila mampu menjawab kebutuhan nyata rakyat di akar rumput. Jika tidak, visi itu hanya akan dikenang sebagai slogan kosong indah didengar, tetapi hampa di lapangan.
Editor : Redaktur SpionNews.id Maluku
