Sekda Sultra, Perlu Penyaluran Kridit Produktif

“Mewakili Gubernur, Sekda Sultra Ikut Rakorwil Sulampua Triwulan III Tahun 2025 di Maluku”

SPIONNEWS, AMBON – Mewakili Gubernur, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) Triwulan III Tahun 2025 bertajuk “Akselerasi Pembiayaan Inklusif untuk Memperkuat Ekonomi Sulampua”, bertempat di Ballroom Santika Hotel, Ambon, Maluku, Kamis (21/8/2025).Sekda Asrun Lio mengatakan, mewakili Gubernur Sultra menyampaikan bahwa kegiatan tersebut cukup penting dalam rangka memperkuat fungsi advisory, baik kepada pemerintah pusat maupun daerah.

Untuk itu, masih dia, Pemprov Sultra memberikan apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menggelar diseminasi kebijakan wilayah, untuk memperkuat pembiayaan inklusif dan berkualitas, guna mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).

Sekda Sultra, Asrun Lio menerangkan, melalui hasil Rakorwil yang disampaikan oleh Koordinator Wilayah Sulampua, yakni Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan bahwa wilayah Sulampua secara konsisten menjadi growth driver perekonomian nasional. Berdasarkan rilis Q2’25, 2 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal dari wilayah Sulampua.

.“Rilis Q2’25 atau laporan resmi mengenai data ekonomi untuk periode April–Juni 2025 menunjukan bahwa ada lima Provinsi di Sulampua termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara, tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi diatas pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5,12% (yoy). Sedangkan khusus untuk Sultra mencapai5,89 %,” terangnya.

Dia melanjutkan, perekonomian Sulampua pada Q2’25 tumbuh 5,12% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (5,03%) dan menyamai capaian pertumbuhan Nasional (5,12%).

Dari sisi LU, pertumbuhan yang lebih baik ditopang sektor pertambangan, perdagangan, konstruksi, dan infokom. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan utamanya didukung perbaikan PMTB, Net Ekspor dan Kons. LNPRT. Sekda Sultra menyampaikan, berdasarkan berita resmi statistik per 1 Agustus 2025 bahwa 38 provinsi mengalami inflasi termasuk Sultra.

Tingginya pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulampua perlu didukung dengan laju inflasi yang rendah dan stabil. Pada Juli’25, lima provinsi dengan inflasi tahunan terbesar berada di wilayah Sulampua, tertinggi oleh Papua Selatan. Sedangkan Papua Barat merupakan inflasi terendah se nasional.

“Komoditas yang paling banyak menjadi penyumbang inflasi secara ytd atau Year-to-Date di wilayah Sulampua adalah emas perhiasan, cabai rawit, beras, tomat, dan ikan layang. Meskipun demikian, melalui sumber BPS dan proyeksi BI bahwa inflasi Sulampua tahun 2025 diprakirakan terjaga dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1%,” ujarnya.

Sekda Sultra melanjutkan lagi, adapun usulan tindak lanjut rakorwil Sulampua TW III 2025 yakni diperlukan peningkatan penyaluran kredit produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulampua sebagai growth driver perekonomian nasional.

Serta diperlukan inovasi skema pembiayaan guna memastikan alokasi kredit lebih optimal ke sektor-sektor produktif.

Jenderal ASN Provinsi Sultra ini menyampaikan hasil rakorwil yang dipaparkan oleh Koordinator Wilayah Sulampua, dimana menyimpulkan sejumlah tantangan dan rekomendasi pengendalian inflasi:

Pertama yakni bagaimana melakukan penyaluran beras SPHP secara masif melalui berbagai kanal distribusi seperti GPM Intensif, ritel modern, kios pangan, dan mitra distribusi, dengan penyederhanaan mekanisme verifikasi yang cepat dan efektif oleh BULOG dan pihak terkait.

Kedua, melaksanakan GPM yang fokus ke komoditas inflasi, terutama beras dan hortikultura seperti Cabai Rawit, Bawang Merah, dan Tomat, yang bekerja sama dengan petani Champion Enrekang (Cabai Rawit, Bawang Merah) & Petani Malino (tomat), melalui fasilitasi distribusi pangan (FDP).

Ketiga, Perluasan Gerakan Tanam Barito (Bawang Merah, Rica, Tomat) di Pekarangan & Lahan Menganggur, misalnya pekarangan Sekolah, Lapas, Pekarangan Desa (Penguatan Peran PKK) Empat, optimalisasi Cold Storage, melalui penguatan peran BUMD sebagai penyedia fasilitas. Cold Storage disediakan dengan kapasitas yang tidak terlalu besar (cukup untuk kebutuhan), mempertimbangkan kapasitas ketersediaan Listrik biaya operasional.

Lima, pemanfaatan Mesin D’Ozone (Teknologi Plasma Ozone) untuk memperpanjang masa simpan komoditas pangan hortikultura.

Contoh implementasi di Kelompok Tani Cabai Magelang Jateng (2017), dan Kelompok Tani Bawang Sultra (2021) Dalam kegiatan tersebut, turut hadir diantaranya Wakil Gubernur Maluku sekaligus membuka kegiatan rakorwil.

Selanjutnya para Gubernur se Sulampua atau yang mewakili, Kepala Perwakilan Bank BI se Sulampua, dan berbagai pihak terkait lainnya.

Sumber: Sekretariat Prov. Sultra.

Editor: Harry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *