Oleh: Amidan Rumbouw
SPIONNEWS.ID, MALUKU – Demonstrasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus kemarin di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat DPR-RI merupakan ekspresi nyata dari kekecewaan rakyat terhadap kondisi bangsa yang kian terpuruk. Ribuan suara lantang menggema di jalanan, menyuarakan keresahan yang telah lama dipendam akibat ketidakadilan, penindasan, dan perilaku elit politik yang semakin jauh dari cita-cita reformasi.
Aksi tersebut lahir bukan semata-mata karena ketidakpuasan sesaat, melainkan akumulasi dari rasa kecewa yang mendalam atas rusaknya sendi-sendi demokrasi dan maraknya praktik penyalahgunaan kekuasaan. Rakyat turun ke jalan karena sudah terlalu lama suara mereka dibungkam oleh janji-janji kosong yang tak pernah ditepati.
Saya ingin menegaskan bahwa rezim kali ini bisa disebut sebagai rezim tukang rampok. Pernyataan ini bukan tanpa alasan, sebab rakyat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kekayaan negara hanya berputar di lingkaran elite, sementara masyarakat kecil semakin tercekik oleh harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak.
Para pejabat yang seharusnya menjadi pengayom rakyat justru sibuk memperkaya diri dan kelompoknya. Kabinet merah putih yang digadang-gadang akan menjadi motor perubahan, kini justru menjelma menjadi simbol kerakusan. Jabatan hanya dijadikan alat transaksi politik, bukan amanah untuk menyejahterakan rakyat.
Di dalam DPR RI, yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat, kini justru dipenuhi oleh orang-orang yang melacurkan mandat konstitusi. Alih-alih membela kepentingan rakyat, mereka malah sibuk membuat undang-undang yang berpihak pada pemodal besar dan mengorbankan hak-hak masyarakat kecil.
Birokrasi yang seharusnya bersih dan profesional pun tak lepas dari penyakit kronis bernama korupsi. Para birokrat lebih gemar menyelewengkan anggaran daripada memastikan layanan publik berjalan optimal. Akibatnya, rakyat lagi-lagi yang harus menanggung penderitaan akibat layanan negara yang buruk.
Pelanggaran kode etik menjadi pemandangan sehari-hari dalam tubuh penyelenggara negara. Skandal demi skandal menyeruak ke permukaan, namun selalu ada upaya menutupinya dengan rekayasa hukum. Ini semakin membuktikan bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.
Undang-undang yang seharusnya menjadi pagar keadilan justru diabaikan. Ketika rakyat menuntut haknya, aparat negara tak segan-segan melakukan tindakan represif. Demonstrasi damai kerap dibungkam dengan gas air mata, padahal substansi dari aksi itu adalah menyampaikan suara hati nurani.
Rakyat mulai merasa ditinggalkan di negeri sendiri. Mereka yang berada di lapisan bawah semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara para pejabat sibuk mempertontonkan kemewahan hidup. Kesenjangan sosial semakin menganga, memperlihatkan wajah asli rezim yang rakus.
Saya melihat, kondisi ini bukan hanya kegagalan pemerintahan, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. Sebab, tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 kini hanya tinggal retorika kosong. Tidak ada keberpihakan nyata kepada rakyat miskin.
Demonstrasi 25 Agustus adalah alarm keras bagi rezim. Rakyat sudah muak dengan segala bentuk tipu daya, janji palsu, dan kebohongan politik yang selama ini dikemas manis demi mempertahankan kekuasaan. Jika suara rakyat terus diabaikan, maka jangan salahkan bila legitimasi pemerintahan runtuh dengan sendirinya.
Kemarahan rakyat ini lahir dari luka panjang yang tak kunjung diobati. Mereka sudah berkali-kali dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung. Oleh sebab itu, aksi di depan DPR RI adalah peringatan bahwa rakyat tidak akan tinggal diam menghadapi kezhaliman.
Rezim tukang rampok yang saya sebutkan bukan sekadar metafora, tetapi realitas yang dirasakan rakyat setiap hari. Kekayaan alam terus dieksploitasi, hasilnya hanya masuk ke kantong elite, sementara masyarakat di daerah penghasil tetap hidup miskin dan terpinggirkan.
Jika situasi ini dibiarkan, maka yang akan lahir hanyalah generasi yang apatis, kehilangan kepercayaan terhadap negara. Padahal, keberlangsungan bangsa ini hanya bisa dijaga jika rakyat percaya bahwa negara hadir untuk mereka, bukan sekadar alat kepentingan oligarki.
Demonstrasi tersebut juga merupakan pengingat bahwa demokrasi sejati tidak pernah lahir dari meja-meja kekuasaan, melainkan dari jalanan, dari suara rakyat yang berani menyuarakan kebenaran. Sejarah bangsa ini pun dibangun dengan keberanian rakyat melawan penindasan.
Kini, bola berada di tangan penguasa. Apakah mereka mau mendengar jeritan rakyat atau tetap menutup mata dan telinga? Jika pilihan kedua yang diambil, maka kehancuran moral bangsa hanya tinggal menunggu waktunya.
Sejarah akan mencatat bahwa rakyat pernah bangkit melawan rezim tukang rampok. Dan suara rakyat, cepat atau lambat, akan selalu menjadi penentu arah bangsa ini, meski harus melewati jalan penuh perlawanan.
Penulis adalah Mahasiswa FISIP UNPATTI
Editor: Redaktur SpionNews.id Maluku
