Cipayung Plus Kota Baubau Sampaikan Tuntutan Di Polres, Kantor Wali Kota dan DPRD

SPIONNEWS.ID, BAUBAU, SENIN (01/09/2025) — Aliansi Cipayung Plus Kota Baubau kembali menunjukkan eksistensinya sebagai garda terdepan dalam mengawal kepentingan rakyat. Dalam aksi damai yang digelar di pusat Kota Baubau hari ini (Senin, 01/09/2025), mereka menyuarakan sejumlah tuntutan strategis yang berkaitan dengan isu nasional dan juga isu lokal agar mendapat transparansi serta kejelasan dari Pemerintah Kota Baubau.

Aksi tersebut berlangsung secara tertib dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan. Setelah melakukan orasi secara bergantian, perwakilan massa diterima secara langsung oleh Kapolres Kota Baubau, Wali Kota Baubau, dan Pimpinan DPRD Kota Baubau di tiga titik lokasi yang berbeda.

Salah satu aktor orasi, Ketua PC IMM Kota Baubau menuturkan, ada pun Tuntutan Cipayung Plus Kota Baubau sebagaimana pernyataan sikap tertulisnya, Cipayung Plus Kota Baubau menyampaikan beberapa poin utama tuntutan terkait isu nasional, sebagai berikut :

  1. Meminta partai memecat anggotanya yang terbukti menghina rakyat;
  2. Meminta KPK mengecek seluruh harta wakil rakyat dengan transparan, segera tindak lanjut bila kekayaan mereka tidak berbanding dengan pendapatan mereka;
  3. Mengultimatum DPR agar dalam waktu tujuh hari kedepan wajib mengesahkan RUU perampasan aset agar koruptor tidak bisa tidur nyenyak;
  4. Bebaskan semua masyarakat yang ditahan akibat aksi demonstrasi, karena banyak sekali yang ditangkap dan dipukuli sembarangan;
  5. Reformasi DPR sebagai bentuk keseriusan dalam menerima aspirasi masyarakat, yang katanya akan mereka dengar;
  6. Hapuskan pajak yang menyengsarakan rakyat;
  7. Rampingkan setiap anggaran yang tidak tertuju kepada rakyat, malah dipakai untuk karyawan rakyat yang gila hormat;
  8. Tolak mantan napi korupsi untuk masuk kedalam sistem Legislatif, Eksekutif atau Yudikatif serta sudahi kasih penghargaan kepada mereka;
  9. Pajak DPR tidak boleh lagi ditanggung oleh APBN, mereka itu sama dengan karyawan, maka hiduplah selayaknya karyawan, jangan memaksa rakyat untuk hormat dengan mereka;
  10. Tidak ada tunjangan kendaraan untuk DPR;
  11. Hapuskan tunjangan pensiunan DPR, bekerja hanya satu periode tapi masyarakat disuruh menanggung beban hidupnya sampai mereka mati, sangat tidak masuk akal;
  12. Segera evaluasi Anggota DPR yang tidak becus bekerja, tidak datang rapat, buat kebijakan tidak jelas yang sama sekali tidak berpihak pada masyarakat;
  13. Pecat Kapolri karena jelas tidak mampu menahkodai institusi kepolisian, buntut dari pada banyaknya tindakan represif dan penyalah gunaaan fasilitas negara yang dipungut dari hasil pajak dan gagal memberikan komando yang seharusnya melindungi masyarakat dan menjaga keamanan;
  14. Meminta KPK dan Badan Pengelolaan Keuangan Negara untuk mengaudit BUMN, berapa profitabilitas negara dan peruntukannya untuk apa, apakah tertuju ke rakyat, sebab kursi komisaris-komisaris yang ada saat ini hanya sebagai alat tukar politik dan diduduki oleh kanda-kanda yang tidak punya kapasitas untuk mengelola usaha negara;
  15. Batalkan kenaikan pajak BPJS kepada masyarakat, masyarakat jangan terus dicekik oleh beban pajak;
  16. Adili pembunuh Affan segera dan hukum seberat-beratnya agar mereka menerima konsekuensi ketika tidak berpihak kepada masyarakat;
  17. Berikan standar gaji yang layak kepada pahlawan bangsa kita, yaitu para guru, para nakes-nakes yang kerja mati-matian untuk negeri ini;
  18. Reformasi institusi kepolisian agar kinerja mereka lebih jelas dan sesuai dengan hukum yang ada dan kode etik yang berlaku, karena sudah terbukti banyak kasus yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan agar lebih berempati kepada masyarakat, bekerja secara profesional dan tidak menyalahgunakan senjata yang diberikan, yang seharusnya dipakai untuk melindungi masyarakat tapi malah dipakai untuk melindungi penguasa dan pengusaha. Padahal senjata diperoleh dari uang rakyat tapi selalu rakyat yang jadi korbannya.

Selain itu, Cipayung Plus Kota Baubau juga menyampaikan beberapa poin utama tuntutan terkait isu lokal, diantaranya:

  1. Mendesak Wali Kota Baubau untuk segera melakukan langkah-langkah konkrit terkait penimbunan BBM ilegal di Kota Baubau.
  2. Meminta Wali Kota Baubau untuk segera mengusut tuntas terkait maraknya rokok ilegal yang berseliweran di Kota Baubau;
  3. Meminta Wali Kota Baubau untuk segera menyiapkan lahan baru bagi pelaku usaha UMKM yang digusur lapaknya;
  4. Meminta Wali Kota Baubau agar segera mengusut tuntas mafia minyak goreng yang mempermainkan harga di pasaran;
  5. Meminta DPRD Kota Baubau untuk segera membuat Perda Kepemudaan;
  6. Meminta DPRD Kota Baubau untuk segera buat rancangan Perda Kota Layak Anak.

Sementara itu, dalam pernyataannya Kapolres Baubau, AKBP Mayestika Hidayat, S.I.K., M.H. menyatakan komitmennya untuk mengawal tuntutan ini sampai ke Polda Sultra. Dirinya juga turut berdukacita atas meninggalnya Afan Kurniawan akibat aksi demonstrasi yang terjadi pada tanggal 28/08/2025, kemarin.

Begitupula Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE, dalam kesempatan yang sama, menyambut baik aspirasi teman-teman Cipayung Plus. “Tuntutan teman-teman Cipayung Plus, terkait isu nasional akan kami sampaikan ke pemerintah,” tuturnya.

Dirinya juga melanjutkan penegasannya bahwa; “Mengenai isu lokal yang telah dipaparkan itu, sebenarnya masing-masing sudah punya gaweannya dalam artian ada bidang atau OPD yang menaungi itu,” jelasnya.

Disisi lain, Pimpinan DPRD Kota Baubau, Ardin Jufri, S.T mengapresiasi sikap kritis Cipayung Plus dan menyatakan, terkait dengan Perda Kepemudaan sekarang sudah dalam proses perancangan untuk Perda Kepemudaan. “Dan untuk Perda Kota Layak Anak, Alhamdulillah itu juga sudah sedang kami kerjakan dan tinggal dirampungkan saja,” ujarnya.

Cipayung Plus Kota Baubau yang terdiri dari gabungan organisasi mahasiswa seperti IMM, PMII, GMNI, dan LMND menegaskan bahwa aksi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari proses panjang pengawalan terhadap kebijakan daerah.

Mereka berharap, Pemerintah dan DPRD Kota Baubau tidak hanya menjanjikan perubahan, tetapi juga menunjukkan bukti nyata melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat.(Aan)

Editor : Harry & Sdr. RAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *