SPIONNEWS.ID, MALUKU – Negara ini terasa semakin ajaib. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilu, namun ruang kritik publik kian menyempit. Suara berbeda sering dipersepsikan sebagai gangguan stabilitas, sementara kekuasaan tampak minim evaluasi. Demokrasi berjalan prosedural, tetapi substansinya perlahan terkikis.
Indonesia dikenal kaya sumber daya alam nikel, batu bara, emas, minyak, timah, tembaga, hutan luas, dan laut melimpah. Namun realitas sosial menunjukkan kemiskinan tetap dialami sebagian besar rakyat. Kekayaan alam lebih banyak dinikmati segelintir elite ekonomi dan politik, sementara negara terlihat lebih sibuk mengelola angka daripada keadilan distribusi.Berbagai kasus yang mencuat ke ruang publik menunjukkan krisis integritas aparatur dan lemahnya akuntabilitas kekuasaan. Isu pelanggaran HAM, penguasaan lahan skala besar, serta konflik kepentingan terus berulang tanpa penyelesaian tuntas. Di beberapa wilayah, sumber daya alam bahkan dipersepsikan publik sebagai bagian dari transaksi politik.
Kebebasan pers pun menghadapi tekanan halus namun efektif. Media didorong memproduksi pemberitaan seremonial melalui skema kerja sama anggaran. Kritik dianggap tidak sejalan dengan kepentingan penguasa daerah. Media yang konsisten mengungkap masalah berisiko kehilangan MOU, iklan, atau akses informasi. Pers tidak dibungkam dengan larangan, tetapi dengan ketergantungan anggaran.
Ormas dan OKP kehilangan fungsi kontrol sosial dan lebih sering tampil sebagai pendukung kekuasaan. Dunia pendidikan tersandera proyek dan administrasi, sementara nilai etik terpinggirkan. Nelayan menghadapi pembatasan ruang laut, petani terdesak ekspansi industri, dan akademisi kerap terjebak dalam kepentingan pragmatis.
Ironisnya, banyak tokoh yang dahulu lantang memperjuangkan hak asasi kini berada di dalam sistem, tetapi keberpihakan pada keadilan justru terasa melemah.
Inilah wajah paradoks negeri ini demokrasi berjalan, tetapi kritik diawasi; pers ada, tetapi dikendalikan; kekayaan melimpah, tetapi kesejahteraan timpang. Negara tetap disebut demokrasi, sementara rakyat terus berjuang di pinggir kekuasaan.
Editorial : SpionNews.id
