SPIONNEWS.ID, MALUKU – Tingkat pengangguran di Provinsi Maluku sebesar 6,27% sudah melewati ambang batas nasional, yaitu 4,85% pada tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa masalah pengangguran di Maluku lebih parah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Fakta ini seharusnya menjadi alarm bagi Gubernur Maluku.
Tingkat pengangguran yang lebih tinggi dari rata-rata nasional ini menunjukan provinsi Maluku menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai kemajuan ekonomi. Pengangguran yang tinggi dapat berdampak pada meningkatnya kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.Angka pengangguran terbuka provinsi Maluku yang terus meningkat, mencapai 6,27% menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) November 2025 tersebut merupakan tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah efektif. Gubernur Maluku harus secepatnya mengambil langkah tepat untuk mengatasi masalah ini.
Rakyat Maluku butuh pekerjaan, bukan hanya janji maupun pencitraan dari pemimpinnya. kesejahteraan masyarakat dalam bentuk terbukanya lapangan kerja yang luas merupakan tanggung jawab gubernur Hendeik Lewerisa selaku kepala daerah Provinsi Maluku . Sebab bagaimana mungkin rakyat Maluku harus menjadi pengangguran di atas tanah yang kaya.
Maluku memiliki potensi besar, untuk dijadikan peluang lapangan pekerjaan bagi rakyatnya, semisal sektor maritim, perikanan, dan pariwisata, serta pertambangan, yang seharusnya dapat dikembangkan dengan baik, guna meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Maluku.
Lompatan angka pengangguran Maluku sebesar 0,32% dari 5,95% pada Februari 2025 menjadi 6,26 % pada November 2025 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Ini menandakan bahwa masalah pengangguran di Maluku semakin memburuk dan memerlukan tindakan segera dari pemerintah daerah.
Tingginya angka pengangguran di Maluku dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap pemimpinnya (Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa). Dan Jika tidak diatasi, kepercayaan publik yang menurun dapat berakibat pada kestabilan politik yang terganguru, kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan dan program pemerintah, serta meningkatnya ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Untuk itu, Gubernur Maluku harus segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kepercayaan publik.
Gubernur Maluku harus memiliki visi yang jelas dan kuat untuk mengatasi masalah pengangguran ini. Rakyat Maluku tidak ingin lagi mendengar janji-janji kosong, mereka ingin melihat aksi nyata dan solusi yang tepat. Gubernur Maluku harus bertindak cepat dan tepat untuk menciptakan lapangan kerja yang luas, dengan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah pengangguran, seperti meningkatkan investasi, mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, dan meningkatkan keterampilan masyarakat. Sebab rakyat Maluku menunggu solusi nyata, bukan hanya janji maupun pencitraan. Gubernur Maluku harus bertindak cepat dan tepat untuk mengatasi masalah pengangguran di Maluku
Penulis : W. TOMSON (Pengamat Kebijakan publik).
Editor : EB
