SPIONNEWS, Batauga – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton Selatan melaksanakan kegiatan koordinasi dan sosialisasi lintas sektor di Polsek Batauga bersama personel kepolisian setempat.
BPS merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
BPS berperan dalam menyediakan data statistik yang berkualitas, akurat, dan mutakhir guna mendukung perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial, serta mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional.
Saat dikonfirmasi, Kapolsek Batauga, IPTU Abdul Rahman, menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi merupakan program pemerintah yang penting untuk didukung bersama oleh seluruh pihak.
“Tentunya Sensus Ekonomi ini harus kita dukung karena merupakan program pemerintah. Kami dari kepolisian, khususnya Polsek Batauga, siap mendukung dengan memberikan pelayanan dan bantuan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah ini,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan mempersiapkan jajaran anggota Polsek serta memastikan terciptanya kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif di tengah masyarakat selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, tertib, dan lancar.
Lebih lanjut, ia berharap masyarakat dapat menerima dan berpartisipasi aktif dalam program pemerintah tersebut, sehingga informasi yang diberikan dapat mendukung peningkatan kualitas data untuk kepentingan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Sensus Ekonomi 2026 BPS Kabupaten Buton Selatan menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi.
“Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah agar lebih terarah dan optimal dalam membangun daerah,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa BPS menyediakan data dasar (base data) usaha yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Adapun pelaksanaan pencacahan lapangan Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan mulai Mei s.d. Agustus 2026.
Katanya, Sensus Ekonomi 2026 mencakup 18 lapangan usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, hingga besar, termasuk ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Adapun yang tidak termasuk dalam cakupan pendataan adalah kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, serta aktivitas produksi barang dan jasa oleh rumah tangga untuk kebutuhan sendiri.
“Kami berharap masyarakat dapat memberikan informasi yang akurat sehingga data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Selain itu, kami menjamin kerahasiaan data setiap responden,” pungkasnya.(**)
Editor : Harry
