Tanimbar, SPIONNEWS.ID – Diskursus mengenai Participating Interest (PI) 3 persen Blok Masela terus bergulir di tengah masyarakat. Namun di balik perdebatan yang berkembang, politisi muda Irfan Paca menilai publik perlu melihat PI bukan sekadar angka investasi fantastis, melainkan peluang strategis yang dapat menentukan arah masa depan ekonomi daerah.
Menurut Irfan, banyak pandangan yang muncul di ruang publik masih terjebak pada asumsi bahwa pemerintah daerah tidak akan mampu mengelola PI karena besarnya kebutuhan pembiayaan dalam proyek migas. Padahal, industri minyak dan gas memiliki sistem bisnis yang berbeda dengan proyek pembangunan biasa.
Ia menjelaskan bahwa dalam praktik industri migas, terdapat berbagai mekanisme pembiayaan yang memungkinkan daerah tetap memperoleh hak partisipasinya tanpa harus menanggung seluruh biaya di awal. Skema carried interest, kerja sama strategis hingga pembiayaan bertahap menjadi bagian dari instrumen yang lazim digunakan dalam pengelolaan proyek energi berskala besar.
“Jadi jangan dibangun opini seolah PI hanya bisa dikelola jika daerah punya uang ratusan juta dolar di depan. Itu pemahaman yang terlalu sederhana terhadap sistem industri migas,” kata Irfan dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).
Ia menegaskan bahwa hak PI merupakan amanat regulasi yang melekat pada daerah penghasil, sehingga fokus utama saat ini seharusnya bukan pada pesimisme, melainkan bagaimana memperkuat kesiapan kelembagaan daerah agar mampu mengelola hak tersebut secara profesional.
Irfan juga menyoroti pandangan yang menganggap dinamika internal BUMD menjadi alasan hilangnya hak PI. Menurutnya, dalam praktik bisnis migas nasional, restrukturisasi kelembagaan, pendampingan profesional, hingga pembenahan tata kelola merupakan hal yang lazim dilakukan selama proses persiapan proyek berjalan.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak terburu-buru membangun kesimpulan negatif terhadap pemerintah daerah maupun DPRD. Apalagi hingga kini proyek Blok Masela sendiri masih berada dalam tahapan Final Investment Decision (FID), sehingga ruang pembenahan dan penguatan kapasitas masih sangat terbuka.
Lebih jauh, Irfan menilai penguatan sumber daya manusia lokal harus menjadi prioritas utama agar masyarakat Tanimbar dapat mengambil bagian dalam proyek strategis nasional tersebut, baik dari sisi pengelolaan PI maupun peluang ekonomi turunan lainnya.
Ia menyebut pemerintah daerah sejauh ini telah mulai menyiapkan SDM melalui pendidikan dan pelatihan di sektor energi. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton ketika proyek Masela memasuki tahap operasional penuh di masa mendatang.
“PI ini bukan hanya bicara soal bisnis migas, tetapi tentang bagaimana daerah mempersiapkan masa depan ekonominya sendiri. Karena itu yang dibutuhkan sekarang adalah konsolidasi, penguatan institusi, dan pengawasan publik yang sehat,” ujarnya.
Irfan pun mengajak seluruh elemen masyarakat Kepulauan Tanimbar untuk menjaga persatuan gagasan dalam mengawal hak strategis daerah. Ia menilai kritik tetap diperlukan, namun harus dibangun di atas pemahaman regulasi, data, dan mekanisme industri yang benar agar tidak justru melemahkan posisi tawar Tanimbar dalam perjuangan mengamankan PI 3 persen Blok Masela.
Editor : EB
