SPIONNEWS.ID, MALUKU – Ketua Umum Projo Muda Maluku, Bung Tomson, menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menjadi titik balik dalam menghapus stigma Indonesia sebagai “bangsa pengekspor budak modern” melalui dua kebijakan yang dinilai monumental, yakni penghentian pengiriman pekerja migran informal ke Malaysia dan program hilirisasi industri nasional.
Menurut Bung Tomson, selama puluhan tahun masyarakat Indonesia, khususnya dari kawasan timur seperti Maluku, hidup dengan kenyataan pahit banyaknya tenaga kerja yang bekerja di Malaysia dalam kondisi rentan. Berbagai kasus seperti gaji tidak dibayar, paspor disita, jam kerja berlebihan hingga kekerasan fisik menjadi cerita yang terus berulang.”Di media negeri jiran, warga negara Indonesia sering dicap sebagai pembantu, buruh kasar, atau kuli. Di dalam negeri kita pun dipaksa menerima kenyataan bahwa lapangan kerja yang layak masih terbatas sehingga banyak masyarakat memilih mengadu nasib ke luar negeri. Stigma sebagai bangsa pengekspor budak modern telah mencederai harga diri bangsa,” ujar Bung Tomson dalam keterangannya di Ambon, Senin (13/7/2026).
Ia menegaskan bahwa perubahan besar mulai terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, pada tahun 2015 pemerintah mengambil langkah berani dengan menghentikan pengiriman pekerja migran Indonesia sektor domestik ke Malaysia. Kebijakan tersebut sempat menuai kritik karena dianggap dapat mengurangi devisa dan mengganggu hubungan bilateral. Namun, kata Bung Tomson, Presiden Jokowi ketika itu menempatkan martabat bangsa di atas pertimbangan ekonomi semata.”Selama ini kita mengirim manusia dalam posisi yang sangat rentan, minim keterampilan, perlindungan, dan kepastian hukum. Itu bukan sekadar migrasi tenaga kerja, tetapi bentuk pembiaran terhadap kerentanan warga negara,” katanya.
Ia menilai kebijakan tersebut kemudian menghasilkan sejumlah perubahan penting. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyusun nota kesepahaman baru yang memberikan perlindungan lebih baik kepada pekerja migran, termasuk pengaturan mengenai upah minimum, hari libur, kewajiban agen resmi, serta mekanisme pengaduan.Selain itu, paradigma pengiriman tenaga kerja juga berubah. Indonesia tidak lagi hanya mengirim pekerja domestik, tetapi mulai mendorong pekerja migran yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sebagai perawat, teknisi maupun tenaga konstruksi profesional.”Bagi dunia internasional, Indonesia mengirim pesan tegas bahwa warga negaranya bukan komoditas. Negara hadir untuk melindungi setiap pekerja migran Indonesia,” tegasnya.
Di sisi lain, Bung Tomson menilai penghentian pengiriman pekerja informal harus diikuti dengan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Karena itu, menurutnya, kebijakan hilirisasi industri menjadi langkah strategis yang saling melengkapi.
Ia menjelaskan, Presiden Jokowi mengubah paradigma pembangunan ekonomi dari sekadar mengekspor bahan mentah menjadi mengolah sumber daya alam di dalam negeri agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.”Hilirisasi membuat Indonesia tidak lagi hanya menjual ore nikel, tetapi menghasilkan produk bernilai tinggi seperti bahan baku baterai kendaraan listrik. Smelter dibangun di berbagai daerah termasuk kawasan timur Indonesia sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi ratusan ribu anak muda,” ujarnya.
Selain sektor nikel, Bung Tomson menyebut hilirisasi juga diterapkan pada industri sawit melalui pengembangan produk turunan seperti oleokimia, kosmetik dan biodiesel.Menurutnya, dampak hilirisasi juga dirasakan hingga ke daerah. Kehadiran industri mendorong pembangunan infrastruktur, menggerakkan perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja serta mengurangi ketergantungan masyarakat untuk bekerja di luar negeri.
Ia menilai kebijakan tersebut bukan hanya berdampak terhadap ekonomi nasional, tetapi juga meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam hubungan internasional, khususnya di kawasan ASEAN.”Dulu Indonesia dikenal sebagai pemasok tenaga kerja murah. Kini Indonesia dipandang sebagai negara industri yang memiliki peran penting dalam rantai pasok global, terutama di sektor mineral strategis dan industri baterai kendaraan listrik,” katanya.
Bung Tomson menambahkan bahwa perubahan tersebut turut mengangkat martabat bangsa Indonesia di kawasan Melayu.Menurutnya, Indonesia kini tidak lagi sekadar menjadi negara yang meminta, melainkan ikut menentukan arah kebijakan kawasan karena memiliki kekuatan sumber daya alam dan industri.
Khusus bagi Maluku, Bung Tomson menilai kebijakan hilirisasi membuka peluang ekonomi baru bagi generasi muda. Ia mengatakan semakin banyak anak Maluku yang memperoleh kesempatan bekerja di sektor industri sebagai dampak dari berkembangnya kawasan industri nasional.”Ketika negara dihormati, maka masyarakat Maluku yang berada di berbagai daerah maupun di luar negeri juga ikut memperoleh penghormatan. Harga diri bangsa akan selalu berdampak pada harga diri rakyatnya,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Bung Tomson menegaskan bahwa warisan terbesar Presiden Joko Widodo bukan hanya pembangunan fisik, melainkan keberanian mengembalikan martabat bangsa Indonesia.”Warisan terbesar Pak Jokowi bukan sekadar bangunan beton, tetapi keberanian mengangkat harga diri bangsa. Dari bangsa yang dulu dicap sebagai pengekspor budak modern menjadi bangsa yang dihormati karena kekuatan industrinya. Dari bangsa yang mencari pekerjaan ke luar negeri menjadi bangsa yang mampu menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Tugas kita hari ini adalah menjaga, melanjutkan, dan memastikan anak cucu Maluku hidup di negara yang mandiri, bermartabat, dan berdaulat di kawasan Melayu,” pungkasnya.
