SPIONNEWS.ID, MALUKU – Anggota Saniri Negeri Wahai, Marzuki Maba, menyampaikan keprihatinan terhadap proses pelantikan Ketua Saniri Negeri Wahai, Hasan Malueka. Menurutnya, proses tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai pemenuhan administrasi pemerintahan, tetapi harus menghormati tatanan adat yang telah diwariskan oleh leluhur Negeri Wahai.
Marzuki Maba menjelaskan bahwa keterlambatan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri (KPN) definitif tidak semata-mata disebabkan oleh belum terbentuknya Saniri Negeri secara administratif. Menurutnya, terdapat persoalan mendasar yang hingga kini belum diselesaikan, yakni penetapan mata rumah parentah yang dinilai belum sesuai dengan tatanan adat Negeri Wahai.
“Persoalan adat harus diselesaikan berdasarkan aturan adat, bukan hanya melalui pendekatan administratif. Jika akar persoalannya belum dituntaskan, maka dikhawatirkan akan terus menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Saniri Negeri merupakan lembaga adat yang memiliki fungsi strategis sebagai representasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan negeri. Karena itu, setiap keputusan yang diambil harus lahir dari musyawarah dan mengedepankan kepentingan masyarakat serta nilai-nilai adat yang berlaku.
Marzuki juga berharap Ketua Saniri Negeri Wahai yang baru dapat menjalankan tugas secara independen dan tidak menjadi alat kepentingan pihak mana pun.
“Ketua Saniri jangan dijadikan boneka pemerintah negeri ataupun pihak lain. Saniri harus berdiri tegak sebagai lembaga yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, menjaga marwah adat, serta mengawasi jalannya pemerintahan negeri sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Menurutnya, selama ini berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat kerap dianggap lebih mengedepankan pendekatan administratif daripada musyawarah adat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat maupun pemerintahan negeri.
Meski demikian, Marzuki Maba menegaskan bahwa dirinya bersama masyarakat tetap mendukung upaya pembangunan dan kemajuan Negeri Wahai. Namun, ia berharap seluruh proses pemerintahan dilakukan dengan menghormati hukum adat, mengedepankan musyawarah, serta menyelesaikan persoalan mata rumah parentah secara adil sesuai tatanan adat Negeri Wahai.
Ia berharap kepemimpinan Saniri yang baru mampu menjadi jembatan persatuan masyarakat, memperkuat kelembagaan adat, dan mendorong terwujudnya pelantikan Kepala Pemerintah Negeri definitif yang memiliki legitimasi secara adat maupun administratif. Dengan demikian, Negeri Wahai dapat berkembang dalam suasana yang harmonis, berkeadilan, dan tetap berpegang pada nilai-nilai adat yang diwariskan para leluhur. (AS)
Editor : EB
