SPIONNEWS.ID, MALUKU – Munculnya flyer di media sosial yang mengkritisi pengelolaan aset daerah, kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pembangunan ekonomi di Kabupaten Buru Selatan menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menegaskan tetap fokus menjalankan program pembangunan dan tidak ingin terjebak dalam polemik yang dapat mengalihkan perhatian dari pelayanan kepada masyarakat.
Ikbal Tomia, S.I.Kom., menyampaikan bahwa kritik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Namun, menurutnya, setiap kritik seharusnya disampaikan secara objektif, berdasarkan data yang akurat, serta mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan aset daerah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai janji politik ataupun bahan kampanye. Seluruh aset pemerintah dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, Ikbal menilai penilaian terhadap kinerja pemerintah tidak dapat hanya bertumpu pada satu indikator, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, kemampuan fiskal suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi lokal, struktur penerimaan daerah, hingga kebijakan pemerintah pusat dan perkembangan ekonomi nasional.
“Keberhasilan pembangunan harus dilihat secara menyeluruh. Tidak tepat jika hanya menggunakan satu indikator untuk menyimpulkan berhasil atau tidaknya sebuah pemerintahan,” ujarnya.
Di bawah kepemimpinan Bupati Buru Selatan, La Hamidi, SH., pemerintah daerah disebut terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai kebijakan tersebut diarahkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Buru Selatan.
Pemerintah Kabupaten Buru Selatan juga menegaskan tidak menutup diri terhadap kritik. Sebaliknya, masukan yang konstruktif akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurut Ikbal Tomia, pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, kalangan akademisi, organisasi kepemudaan, tokoh adat, hingga tokoh masyarakat guna mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah.
“Pemerintah percaya bahwa kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui kolaborasi, komunikasi yang baik, serta partisipasi seluruh elemen masyarakat. Karena itu, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab akan menjadi energi positif untuk membangun Buru Selatan yang lebih maju,” tutupnya.
Editor : EB
