SPIONNEWS.ID, MALUKU – Nihilnya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Kota Ambon pada Tahun Anggaran 2026 mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Ambon, Milati Ibrahim.
Menurut Milati, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk mengevaluasi strategi dalam memperjuangkan program dan anggaran pembangunan dari pemerintah pusat.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026, Kota Ambon tercatat tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik atau sebesar Rp0.
Milati menegaskan, keterbatasan fiskal daerah seharusnya menjadi alasan bagi Pemkot untuk bekerja lebih keras dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan, bukan justru bersikap pasif dan hanya mengandalkan kemampuan APBD.
“Kalau kemampuan APBD kita terbatas, maka pemerintah harus aktif mencari peluang dari pemerintah pusat. Jangan sampai kebutuhan masyarakat besar, tetapi peluang anggaran dari pusat tidak dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Milati, Senin (31/8/2026).
Ia menilai, Kota Ambon masih memiliki banyak kebutuhan pembangunan yang membutuhkan dukungan anggaran besar, terutama infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat.Jika seluruh kebutuhan tersebut hanya dibebankan kepada APBD Kota Ambon, maka percepatan pembangunan dipastikan akan menghadapi berbagai keterbatasan.
Karena itu, Milati meminta Pemkot Ambon lebih serius memetakan seluruh program pemerintah pusat yang dapat diakses oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, setiap kementerian memiliki program yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah, sepanjang pemerintah daerah mampu menyiapkan usulan sesuai persyaratan.
“Pemerintah daerah harus tahu kebutuhan masyarakat dan kemudian mencocokkannya dengan program-program yang tersedia di kementerian. Setelah itu harus dikawal. Jangan hanya mengirim proposal lalu selesai,” tegasnya.
Milati menambahkan, keberhasilan memperjuangkan sejumlah ruas jalan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) seharusnya menjadi contoh bahwa dukungan pemerintah pusat masih sangat mungkin diperoleh.
Sejumlah ruas jalan di kawasan Waiheru, Nania dan Wailete sebelumnya berhasil diperjuangkan melalui program tersebut.
Menurutnya, keberhasilan itu membuktikan bahwa pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk mendapatkan dukungan anggaran apabila program yang diusulkan memenuhi persyaratan dan dikawal secara serius.“Kalau jalan bisa diperjuangkan melalui IJD, maka sektor-sektor lain juga harus dicari peluangnya. Jangan hanya berhenti pada satu program,” katanya.
Milati menegaskan, Pemkot Ambon harus membangun pola kerja yang lebih agresif dalam menghadapi keterbatasan fiskal.Selain menyiapkan dokumen perencanaan dan data yang kuat, pemerintah daerah juga harus memastikan setiap program prioritas dikawal hingga ke tingkat kementerian dan pemerintah pusat.
Ia berharap persoalan nihilnya DAK Fisik Tahun 2026 menjadi momentum evaluasi bersama antara Pemkot dan DPRD Kota Ambon.
“DPRD tentu siap mendukung. Tetapi pemerintah daerah juga harus memiliki strategi yang kuat. Jangan sampai Kota Ambon kehilangan peluang pembiayaan pembangunan karena kurang maksimal dalam mengusulkan dan memperjuangkan program,” pungkas Milati.
Editor : EB
