SPIONNEWS.ID,MALUKU – Tantangan geografis tidak boleh menjadi alasan anak-anak di wilayah kepulauan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas.
Semangat itulah yang dibawa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, Aris F. Gainau, hadir dalam agenda tersebut sekaligus mengikuti penandatanganan nota kesepakatan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 dan berita acara serah terima Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025 bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Bagi Kepulauan Aru, program tersebut memiliki arti strategis. Sebagai daerah kepulauan dengan sekolah yang tersebar di berbagai wilayah, pemerataan fasilitas pendidikan dan akses teknologi menjadi salah satu tantangan yang harus dijawab bersama.
Aris optimistis program pemerintah pusat dapat membantu sekolah-sekolah di Aru mengejar ketertinggalan, baik dari sisi infrastruktur maupun kualitas proses pembelajaran.
“Kami optimis sarana dan prasarana pendidikan di Kepulauan Aru akan semakin baik, merata dan mampu mengejar ketertinggalan melalui sentuhan digitalisasi,” ujarnya.
Digitalisasi pembelajaran diharapkan tidak sekadar menghadirkan perangkat teknologi di ruang kelas. Lebih dari itu, teknologi diharapkan mampu membuka akses guru dan peserta didik terhadap sumber pembelajaran yang lebih luas.
Program tersebut juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mufti, memastikan sekolah di daerah 3T tetap menjadi salah satu prioritas program revitalisasi pada 2027.
Selain sekolah 3T, pemerintah juga memprioritaskan sekolah terdampak bencana dan satuan pendidikan dengan kondisi kerusakan berat.
Pada 2027, pemerintah menargetkan perluasan program hingga 10.000 satuan pendidikan. Dengan tambahan tersebut, jumlah sekolah yang memperoleh revitalisasi diharapkan mendekati 200.000 satuan pendidikan.
Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, menyebut program revitalisasi dan digitalisasi membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, daerah dan satuan pendidikan.
Kepulauan Aru berharap kebijakan tersebut mampu memperkecil kesenjangan pendidikan antara sekolah di wilayah perkotaan dan sekolah yang berada jauh di pelosok kepulauan.
Editor : EB
