Permintaan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran integritas dan disiplin ASN berupa pencantuman keterangan yang tidak sesuai fakta dalam dokumen permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Ambon.
Dalam dokumen tersebut, ASD diduga mencantumkan pekerjaan sebagai mahasiswa, padahal yang bersangkutan merupakan PPPK yang bertugas sebagai guru. Selain itu, alamat tempat tinggal HY juga diduga dicantumkan tidak sesuai dengan domisili sebenarnya.
Persoalan tersebut sebelumnya telah dilaporkan HY melalui kuasa hukumnya ke Polda Maluku pada 14 Oktober 2026.
Menurut Adnan, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan proses hukum perceraian, tetapi juga menyangkut integritas dan tanggung jawab moral seorang ASN, terlebih yang bersangkutan berprofesi sebagai guru.
"Guru seharusnya menjadi teladan dalam kejujuran, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap hukum. Bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diajarkan kepada peserta didik apabila perilaku pendidiknya sendiri justru dipersoalkan dari sisi integritas?" tegas Adnan.
Atas dasar itu, Adnan meminta Gubernur Sulawesi Tenggara melalui BKD dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tersebut.
Ia juga meminta agar apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, ASD dijatuhi sanksi tegas berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja (PHK) sebagai PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Jangan sampai status ASN menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban. Jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat, kami meminta Gubernur Sulawesi Tenggara mengambil tindakan tegas, termasuk pemutusan hubungan kerja sebagai PPPK," tutup Adnan.
Adnan menegaskan bahwa permintaan tersebut tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan pembuktian dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. (**)
Editor : Harry
