SPIONNEWS.ID, MALUKU – Konsolidasi perguruan tinggi dari 10 provinsi berciri kepulauan di Indonesia resmi ditandai dengan deklarasi pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia (KPTKI) di Ambon, Jumat (20/11/2026). Deklarasi ini menjadi pijakan kolektif untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendorong keadilan pembangunan, memperjuangkan kebijakan nasional berbasis karakteristik kepulauan, serta memperkuat kolaborasi akademik lintas wilayah.
Piagam deklarasi yang dikenal sebagai “Deklarasi Unpatti” tersebut menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak dapat dilakukan dengan pendekatan seragam tanpa mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, budaya, ekonomi dan ekologis masing-masing wilayah.
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dinilai membutuhkan kebijakan pembangunan yang mampu menjawab realitas wilayah kontinental dan kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda.
Dalam deklarasi itu, para pimpinan perguruan tinggi menyoroti masih berlangsungnya ketimpangan spasial, infrastruktur, sosial dan ekonomi antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia, termasuk kesenjangan antara wilayah kontinental dan kepulauan.
Persoalan tersebut dinilai semakin kompleks ketika kebijakan pengalokasian anggaran belum sepenuhnya memperhitungkan luas wilayah laut, tingginya biaya logistik dan transportasi antarpulau, keterisolasian wilayah serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Padahal, sejumlah provinsi kepulauan memiliki wilayah laut yang mencapai 70 hingga 92 persen dari keseluruhan wilayahnya. Kondisi geografis ini menuntut perencanaan pembangunan dan formulasi anggaran yang lebih proporsional agar kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia dapat terpenuhi secara optimal.
KPTKI menempatkan perjuangan pengesahan RUU Provinsi Kepulauan sebagai salah satu komitmen strategis. Regulasi tersebut dinilai penting untuk menghadirkan formulasi alokasi fiskal yang memperhatikan karakteristik wilayah laut, memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya maritim serta mendorong kemandirian pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di 10 provinsi kepulauan.
Namun, pembentukan konsorsium ini tidak semata-mata diarahkan pada agenda politik kebijakan. Perguruan tinggi juga menempatkan kolaborasi Tridharma sebagai fondasi utama, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas serta berdampak langsung terhadap pembangunan kawasan kepulauan.
Melalui konsorsium, perguruan tinggi diharapkan dapat membangun sinergi akademik, mengembangkan inovasi bersama, memperkuat jejaring penelitian dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan pembangunan wilayah kepulauan.
Atas dasar kesadaran moral, akademik dan tanggung jawab kebangsaan, pimpinan perguruan tinggi dari 10 provinsi kepulauan menyepakati tiga langkah kelembagaan.
Pertama, membentuk Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia (KPTKI) sebagai wadah pemikiran strategis, perjuangan kolektif dan kolaborasi pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi berbasis kepulauan.
Kedua, membentuk formatur ketua dan sekretaris untuk memimpin kepengurusan awal, mengoordinasikan jejaring perguruan tinggi serta mengawal konsolidasi kelembagaan konsorsium.
Ketiga, membentuk kelompok kerja khusus yang bertugas mempersiapkan dokumen strategis organisasi, termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), visi, misi serta peta jalan atau roadmap program kerja untuk periode mendatang.
Deklarasi yang ditetapkan di Ambon pada 20 November 2026 tersebut menjadi penegasan bahwa perguruan tinggi di wilayah kepulauan ingin mengambil peran lebih besar, tidak hanya dalam ruang akademik, tetapi juga dalam menyuarakan kebutuhan pembangunan yang berkeadilan.
Konsolidasi KPTKI diharapkan menjadi ruang bersama untuk mengintegrasikan kekuatan ilmu pengetahuan, riset, inovasi dan advokasi kebijakan, sehingga karakteristik kepulauan tidak lagi menjadi alasan keterbatasan pembangunan, melainkan menjadi basis perencanaan dan penguatan potensi nasional.
Dari Ambon, komitmen itu diteguhkan melalui deklarasi bersama untuk mendorong pembangunan kepulauan Indonesia yang lebih adil, berkelanjutan dan berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Editor : EB

