Ketua DPD RI Usul Indonesia Punya 3 Wakil Presiden, DPR dan Warganet Beri Sorotan Tajam

Spionnews.id, JAKARTA – Wacana mengenai penambahan jumlah Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia menjadi tiga orang mencuat ke ruang publik dan memicu perdebatan luas. Gagasan tersebut dilontarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, di tengah bergulirnya proses pencarian sosok Wapres baru pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Menurut keterangan yang dirangkum dari detikNews, Sultan menilai struktur kepemimpinan nasional ke depan perlu didesain dengan mempertimbangkan aspek geografis serta keadilan politik. Ia berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakteristik sosial dan tantangan pembangunan yang berbeda di tiap kawasan.
“Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas secara geografis, dan tentunya cukup kompleks dari sisi sosiologis. Setiap wilayah baik bagian Barat, Tengah, dan Timur Indonesia memiliki karakter kebutuhan dan tantangan yang berbeda,” ujar Sultan dalam keterangannya pada Jumat (20/11/2026).

Usul Berkantor di Papua, Kalimantan, dan Sumatera

Dalam gagasannya, Sultan tidak hanya mengusulkan penambahan jumlah Wapres menjadi maksimal tiga orang, tetapi juga pembagian lokasi kerja. Ia berharap para Wakil Presiden tersebut nantinya tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan berkantor langsung di Papua, Kalimantan, dan Sumatera.
Menurut Sultan, tingginya beban kerja dan banyaknya agenda Presiden membutuhkan dukungan dari beberapa wakil yang dapat fokus mengawal program pemerintah pusat sekaligus mengawasi kinerja kepala daerah di masing-masing zona wilayah tersebut.

Menuai Kritik Warganet

Gagasan Ketua DPD RI ini langsung mendapat respons keras dari pengguna media sosial. Di berbagai platform, warganet ramai-ramai mengkritik wacana tersebut karena dinilai hanya akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dianggap sebagai pemborosan uang negara.
Selain persoalan anggaran, banyak pihak menilai fungsi koordinasi dan pengawasan di tingkat daerah sejatinya sudah menjadi tugas gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di provinsi, sehingga penambahan kursi Wapres dikhawatirkan justru memicu tumpang tindih kewenangan.

Bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945

Dari sisi ketatanegaraan, usulan tersebut juga menuai penolakan di parlemen. Sebagaimana dilaporkan Kompas.com, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa wacana memiliki tiga wakil presiden jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sesuai dengan teori, dan tidak sesuai dengan logika ketatanegaraan yang bergerak maju dan modern, serta pengembangan demokrasi substansial," tegas Doli pada Sabtu (21/11/2026).
Merujuk pada konstitusi yang berlaku saat ini, Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden." Dengan aturan tersebut, perubahan jumlah wakil presiden tidak dimungkinkan tanpa melalui mekanisme amandemen UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. (22/11/2026)

Pewarta: Alfin Hidayat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *