SPIONNEWS.ID, Maluku – Sekjen GEMAPERA mendesak Mentri BUMN dan Menteri ESDM agar tindak lanjut Kepala PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku.
Saat dikonfirmasi, Sekjen Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat, Alfian, pada pertemuan audiensi bersama pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku.
“Berdasarkan tinjauan dari tuntutan kami dan dikonfirmasi langsung oleh pimpinan ternyata untuk diberlakukan penjualan BBM berjenis Pertalite dan solar di setiap SPBU yang ada Seram bagian Barat harus memenuhi standar teknologi misalnya pemasangan CCTV.” Imbuhnya, (28/2/2025).
Lanjutnya sekretaris Jendral Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat juga menjelaskan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir termasuk niaga BBM hanya boleh dilakukan oleh badan usaha yang telah memperoleh izin dari pemerintah. mengamati aturan tersebut saya melihat penjualan enceran berserakan di jalan-jalan Namun di SPBU tidak memiliki BBM berjenis Pertalite dan solar.
Kata Alfian, SPBU yang diizinkan menjual Pertalite akan dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan penting. Pertama, SPBU yang berada di jalur transportasi umum akan diprioritaskan , SPBU yang berada di area pemukiman menengah ke atas kemungkinan besar tidak akan lagi diizinkan menjual Pertalite dan di luar daerah industri.
“Pengaturan yang di lakukan sebagai upaya agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran, namun bertolak terbalik dengan penjelasan yang di jelaskan pada saat agenda pertemuan dengan pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku yang berada di Kota Ambon” tuturnya.
Lanjutnya, Sehingga saya pikir perlu meminta mentri BUMN Erick Thohir dan menteri ESDM agar panggil dan evaluasi serta mencopot Kepala PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku yang
“Kami nilai belum mampu memaksimalkan distribusi BBM bersubsidi ke kabupaten seram bagian barat, serta meminta BPH Migas Agar turun langsung dan mengawasi suplay BBM bersubsidi di kabupaten Seram bagian barat” tegasnya. ( W2)
Editor: Harry
