SPIONNEWS.ID, BATAUGA – Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat Sultra, hendak menyerukan Pejabat Lurah di Buton Selatan harus segera diganti. Hal ini tentu melalui berbagai macam pertimbangan dan analisis lembaga tersebut, terkait yang cukup matang untuk menciptakan Buton Selatan yang Bersih dari hal- hal yang tidak sesuai dengan perintah Agama dan Undang-undang.
Salah satu dari sekian banyaknya masalah yang timbul dari Desa, hal ini tidak boleh menutup mata terhadap kelurahan bahwa ada didikan kejahatan disana yang sangat perlu diganti mengingat saat ini sudah menjabat Pemimpin Baru Bupati Buton Selatan.
Tentu dari sekian banyak diskusi serta berbagai narasi yang dibangun oleh Bupati Buton Selatan adalah membersihkan oknum-oknum yang bekerja tidak sesuai mekanisme yang ada serta membangun Buton Selatan yang bersih dari KKN yang diduga sudah cukup banyak bersarang di daerah Beradat ini.
Oleh karena itu, Ketua Bidang Pemuda dan Pembangunan Daerah Terpencil Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat Sultra, Muhammad Alfian Jaya, mengatakan; “Kami sementara mempresur bahkan melakukan kajian aturan atas peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah salah satu nya adalah mengenai Kelompok Masyarakat Kelurahan (POKMAS), Pokmas sebagaimana yang kita ketahui di beberapa kelurahan di Kabupaten Buton Selatan bahkan di kepemimpinan Bupati Sebelumnya tanpa adanya Musyawarah Mufakat melainkan penunjukan secara aklamasi begitu saja,” ungkapnya pada awak media ini, Senin (14/07/2025).
Menurutnya; “Hal seperti ini sangat tidak boleh dibenarkan di negeri yang beragama dan beradat ini, dan oknum seperti ini Bupati Buton Selatan dan Pj Sekda Buton Selatan Bpk La ode Darussalam harus segera mengambil langkah tegas guna membersihkan para ASN nakal di tingkat dasar,” jelasnya.
Imbuhnya, Pokmas merupakan instrumen penting dalam pengelolaan anggaran serta pekerjaan-pekerjaan fisik guna kelurahan menjadi wilayah yang maju, namun pengangkatan nya harus sesuai mekanisme yang ada jangan bermain-main, bahkan ada saja campur tangan Dugaan pejabat lurah ikut bermain didalamnya tentu hal ini tidak boleh dan tidak dibenarkan.
“Kelompok Masyarakat ini dalam hal Pokmas sebelumnya telah diadakan Rapat dengar Pendapat di DPRD Kabupaten Buton Selatan, namun transparansi dan keterbukaan dari pihak Lurah tidak ada sama sekali nihil tindak lanjut di tingkat kelurahan, Tidak adanya keterbukaan serta rapat Musyawarah Kelurahan guna mendengarkan jumlah anggaran yang masuk mirisnya anggaran pokmas kelurahan yang seharusnya untuk Kelompok Masyarakat (POKMAS) dan dikelola untuk Kegiatan Fisik kelurahan diduga ikut dikelola oleh oknum pejabat lurah itu sendiri dan kroni-kroninya,” ujarnya.
Lanjutnya; “Apabila dalam waktu dekat tidak ada ruang bagi kami untuk berdiskusi bersama pihak-pihak terkait maka kami akan melaksanakan aksi unjuk rasa sampai semua berjalan sesuai mekanisme, mengkritisi tentu demi kemajuan daerah dari tingkat dasar, hal sekecil ini dibiarkan maka akan Menjadi api bahkan akan terus tumbuh sebagai benalu di Buton Selatan yang harus dibersihkan,” tegasnya.(**)
Editor : Harry
