“Pemkab Buton Selatan Didesak Tuntaskan 6 Tuntutan Massa Termasuk Pembangunan Kantor Bupati”
SPIONNEWS , BATAUGA – Sejumlah masa aksi demonstrasi yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Buton Selatan mendatangi kantor Bupati Buton Selatan untuk membacakan 6 tuntutan yang dianggap belum tuntas dan masih janggal. Senin (4/8/2025).
Ketika ditemui Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri menyebutkan ada beberapa tuntutan dari masa aksi demonstrasi kepada Pemerintah Daerah, diantaranya pembangunan kantor Bupati, gagalnya pembangunan DAK kesehatan, pengadaan SIMRS Rumah Sakit Umum Daerah yang belum terkoneksi dengan baik, evaluasi kinerja OPD, upah pekerja dalam proyek pembangunan jalan simpang 7 yang belum terbayarkan, lonjakan harga sembako dan minyak tanah yang berbeda-beda disetiap wilayah di Buton Selatan.
“Kita sudah berdiskusi pada dasarnya apa yang sering diminta teman-teman ini kita sudah sering menyuarakan ini ke OPD lingkup Pemkab Buton Selatan,” ungkap Dodi, Senin (4/8/2025).
Utamanya pembangunan kantor Bupati pihaknya begitu pro aktif dalam melakukan komunikasi bersama pihak Pemda Buton Selatan. Termasuk pembatalan SK 40 pihaknya telah mengingatkan serta merekomendasikan agar dapat segera melakukan perbaikan terkait hal tersebut. Direncanakan pihaknya akan memanggil para OPD terkait pada Rapat dengar Pendapat (RDP) setelah pembahasan dan persetujuan Rapenda RPJMD rampung dilaksanakan.
Ketua DPRD, menilai Bupati Buton Selatan, Muhammad Adios mempunyai misi besar terkait akselerasi pembangunan daerah, utamanya pembangunan gedung kantor Bupati namun tidak selaras dengan OPD terkait yang dianggap kurang responsif dalam merealisasikan harapan besar dari Kepala Daerah.
Oleh sebab itu pihaknya meminta kepada Bupati Buton Selatan agar dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh OPD yang dinilai kurang progresif terhadap pembangunan dan harapan Bupati.
“Tadi kita sudah kasih dua pilihan apakah kita RDP atau bersurat ke Pemda untuk mengevaluasi para OPD yang tidak progress, mungkin jadwalnya bisa minggu depan setelah rapat paripurna RPJMD,” tegasnya.
Ditempat berbeda Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Selatan, La Ode Darus Salam mengatakan “Pembangunan kantor Bupati Buton Selatan pada awal perjanjian belum bersifat multi years.
Pj. Sekda, menegaskan bahwa saat ini, kendalanya terletak pada dokumen multi years pembangunan gedung tersebut.
“Dari awal saya sudah bilang dokumen multi years sudah lengkap gak, ternyata tidak ada dokumen yang mendukung, harusnya disertakan pada WPPS induk dimana ada persetujuan Legislatif dan Eksekutif untuk ditentukan berapa jumlah anggaran pertahun,” Kata Darusalam.
Pada tahun 2026 nanti pihaknya berjanji akan melengkapi seluruh kekurang dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk persyaratan pembangunan kantor Bupati sesuai petunjuk dari Kemendagri sehingga pada periode Desember 2025 lelang proyek pembangunan kantor Bupati dapat dilaksanakan dan Januari 2026 pengejaan proyek tersebut sudah dapat dilaksanakan.
Pihaknya sudah membuat kesepakatan dengan DPRD Buton Selatan terkait pagu anggaran pembangunan multi years kantor Bupati dibagi secara bertahap selama tiga tahun kedepan.
“Kalau tahun tunggal dan kita lelang sekarang tidak mungkin anggaran 10 miliar akan habis, kemudian di tahun berikutnya kita lelang lagi akan terjadi bangunan yang tidak selesai,” Ungkapnya.
“Kita coba tiga tahun biar cepat, 17 – 18 Miliar untuk tahun pertama,” Tandasnya.
Diketahui aksi demontrasi yang terjadi pada Senin (4/8/2025) di halaman Kantor Bupati menuntut Pemkab Buton Selatan mendesak Bupati Buton Selatan segera mencabut SK 40, gagalnya pembangunan kantor Bupati anggaran 18 Miliar tahun 2025, gagalnya realiasasi DAK pembangunan Labkesda oleh Dinas Kesehatan yang menelan anggaran 13 Miliar.
Upah supir trek dan pekerja buru yang belum terbayarkan dalam proyek pekerjaan simpang 7 T.A 2023, pengadaan aplikasi SIMRS RSUD T.A 2023 yang belum terkoneksi dengan baik , dan pengadaan jaringan internet oleh Kominfo untuk KIM yang tidak difungsikan dengan baik.
Aksi demo sempat diwarnai kericuhan antara massa dengan salah satu oknum satpol PP yang diduga terlanjur emosi dan nyaris hampir baku pukul.
Untungnya insiden tersebut kembali kondusif setelah pihak polisi setempat bersama anggota satpol PP dan beberapa ASN ikut melerai kericuhan.(Ha)
Editor: Harry
