SPIONNEWS, Baubau – Jum’at, 29 /8/ 2025 – Kontroversi terkait tingginya gaji dan tunjangan anggota DPR yang menembus angka Rp100 juta terus memantik kritik publik. Banyak kalangan menilai besaran tersebut sangat berlebihan dan tidak sebanding dengan realitas keseharian masyarakat yang masih berjuang di tengah tekanan ekonomi.Kesenjangan antara elite politik dan rakyat kecil terasa semakin nyata.
Di saat para wakil rakyat mendapatkan berbagai fasilitas dan tunjangan melimpah, rakyat yang berjuang menyampaikan aspirasi justru harus menghadapi risiko nyawa.
Peristiwa tragis yang menimpa seorang pengemudi ojek online (ojol) dalam aksi unjuk rasa pada 28 Agustus 2025 menjadi potret nyata dari kondisi tersebut. Ojol itu tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob di tengah kericuhan aksi. Insiden ini memunculkan duka mendalam sekaligus kemarahan publik, karena kematian tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks penyampaian aspirasi rakyat yang seharusnya dijamin undang-undang.
Sikap Tegas IMM Universitas Muhammadiyah Buton Merespons kondisi ini, Zidan Lariyos Kordinator Komisariat Universitas Muhammadiyah Buton menyampaikan kecaman keras.
“Kami mengecam segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Peristiwa meninggalnya saudara kita pengemudi ojek online saat aksi merupakan tragedi kemanusiaan yang harus diusut tuntas. Negara tidak boleh abai terhadap hak rakyat untuk menyuarakan pendapat. Peristiwa ini jelas tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan sosial yang semakin tajam, di mana rakyat kecil menanggung beban sementara elite justru berfoya-foya dengan fasilitas negara,” tegas Zidan.
Ia menambahkan bahwa IMM Universitas Muhammadiyah Buton akan terus berdiri di garis terdepan membela kepentingan rakyat.
“Kami siap mengoordinir Pimpinan Komisariat se-Universitas Muhammadiyah Buton untuk turun bersama massa aksi. Kami juga mendukung penuh gerakan yang diinisiasi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Baubau bersama sejumlah aliansi mahasiswa lain pada Senin, 1 September 2025. Aksi ini adalah panggilan moral sekaligus bentuk solidaritas terhadap korban,” ujarnya.Suara Mahasiswa sebagai Penyeimbang.
Menurut Zidan, mahasiswa tidak boleh diam melihat ketidakadilan yang semakin nyata. Gaji DPR yang melambung hingga Rp100 juta di tengah ketidakpastian ekonomi rakyat, serta tragedi kematian ojol saat menyampaikan aspirasi, menjadi ironi besar yang harus disikapi bersama.
“Di satu sisi rakyat menuntut kesejahteraan, di sisi lain para pejabat justru hidup dengan fasilitas mewah. Bahkan ketika rakyat turun ke jalan, mereka justru dihadapkan pada represifitas. Inilah yang membuat mahasiswa terpanggil untuk bergerak, karena suara rakyat tidak boleh dibungkam,” jelasnya.
Seruan Solidaritas, IMM Universitas Muhammadiyah Buton menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal kasus ini hingga tuntas. Kematian ojol dalam aksi 28 Agustus 2025 bukan sekadar kecelakaan, melainkan simbol matinya ruang demokrasi apabila tidak ada pertanggungjawaban yang jelas.
.“Aksi 1 September mendatang bukan hanya sekadar turun ke jalan, tapi merupakan bentuk perlawanan moral terhadap ketidakadilan. Kami ingin memastikan bahwa suara rakyat tetap hidup, bahwa tragedi seperti ini tidak boleh terulang lagi,” tutup Zidan. An
Editor: Harry
