SPIONNEWS.ID, MALUKU – Polemik penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kian menghangat. Isu primordialisme yang menyinggung asal-usul daerah calon Sekda dinilai bisa mengganggu stabilitas sosial, politik, bahkan mengaburkan esensi aturan yang sebenarnya mengikat Aparatur Sipil Negara (ASN)
Dari aspek sosial, perdebatan tentang asal-usul calon Sekda dinilai rawan memicu sentimen kedaerahan yang sempit. Padahal, sejarah pembentukan SBT tidak lepas dari perjuangan bersama masyarakat Seram, baik dari wilayah selatan dan utara maupun barat. “Semangatnya dulu adalah Seram untuk semua, bukan Seram untuk kelompok tertentu,” ujar Erwin Banea pemerhati publik, sekaligus Wartawan
Dari aspek politik, isu ini dianggap sarat kepentingan kelompok yang mencoba memanfaatkan jabatan Sekda sebagai instrumen kekuasaan. Padahal, posisi Sekda bukan jabatan politis, melainkan jabatan karier yang berfungsi menjaga roda birokrasi tetap netral. “Jika jabatan Sekda ditarik ke ranah politik, maka yang dikorbankan adalah pelayanan publik. Politik sempit justru akan melemahkan tata kelola pemerintahan,” tambahnya.
Sementara dari aspek aturan, proses pengangkatan Sekda diatur jelas melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai regulasi ASN. Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap PNS yang memenuhi syarat kompetensi dan pengalaman berhak ikut serta, tanpa dibatasi faktor asal-usul daerah.
“ASN diikat oleh regulasi, bukan sentimen asal daerah. Jika ada pihak yang menilai ada pelanggaran, mekanisme hukum tersedia lewat PTUN. Jadi jalurnya jelas, bukan dengan memperuncing primordialisme,” tegasnya.
Isu ini menjadi cermin bahwa SBT dihadapkan pada pilihan besar antara membangun daerah dengan semangat kebersamaan, atau membiarkan kepentingan sempit menghambat kemajuan.(ABR)
Editor : Redaktur SpioNews.id Maluku
