SPIONNEWS, Batauga – Beredarnya video yang memuat rekaman Bupati Buton Selatan bersama salah satu ASN terkait dengan mobil Wakil Bupati Buton Selatan yang memberikan potongan dari rekaman tersebut mulai diklarifikasi oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Buton Selatan.
Dari Dinas Kominfo Buton Selatan Sampaikan Imbauan Terkait Informasi yang Beredar, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan klarifikasi terkait beredarnya rekaman percakapan via telepon yang viral di media sosial dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan, La Ode Aris Hardian, ST., M.Si, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelusuran awal, rekaman percakapan tersebut diduga telah mengalami proses pengeditan dan pemotongan sehingga menghasilkan informasi yang tidak utuh dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.Selain itu, konten yang beredar juga dinilai memiliki muatan provokatif yang dapat memicu keresahan serta berpotensi menimbulkan kebencian di ruang digital.
“Informasi yang beredar tidak mencerminkan konteks percakapan yang sebenarnya dan berpotensi merupakan bentuk manipulasi informasi,” ujarnya Selasa (24/3/2026).
Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terpengaruh, serta tidak menyebarluaskan konten yang belum terverifikasi kebenarannya.
Penyebaran informasi yang telah dimanipulasi dan mengandung unsur kebencian dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain terkait penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan, serta tindakan manipulasi, perubahan, atau penghilangan informasi elektronik tanpa hak, yang dapat berujung pada sanksi pidana.
Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan selalu mengedepankan informasi dari sumber resmi pemerintah.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan saat ini terus fokus pada pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga diharapkan tidak ada pihak yang menyebarkan informasi yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti apabila terdapat pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat tetap menjaga kondusivitas daerah serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. (**)
Editor : Harry
