SPIONNEWS, Batauga – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melaksanakan upacara Hari Otonomi Daerah yang ke-30 diikuti langsung seluruh ASN lingkup pemerintah Buton Selatan, upacara yang diselenggarakan di depan kantor bupati Buton Selatan diikuti beberapa kepala OPD yang dipimpin langsung oleh PLH Sekda. La Kali.
Dalam proses upacara tersebut seluruh ASN Kabupaten Buton Selatan melaksanakan upacara sekaligus melakukan renungan untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan Republik Indonesia juga mendengarkan langsung sejarah panjang terciptanya otonomi daerah yang telah ada sejak zaman kolonial Belanda.
Dalam Amanat Upacara Tersebut PLH. Sekda La Kali menekankan, peringatan Hari otonomi daerah merupakan untuk memperkokoh dan kinerja dalam bermanfaat nyata kepada masyarakat pemerintah otonomi daerah adalah instrumen, mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air.
“Tema yang diusung pada tahun ini dalam hari otonomi daerah ke-30 tahun, dengan otonomi daerah kita wujudkan, Asta cita, ini merupakan lambang kemandirian dan tanggung jawab daerah, dalam meningkatkan potensi lokal, secara bersama-sama dalam mewujudkan Asta cita, yang mempresentasikan Harapan Bangsa Indonesia, menjadi lebih kuat, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah”imbuhnya.
Lebih lanjut, Dengan koordinasi yang baik bisa mengoptimalkan kinerja kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan menjadi kunci utama peningkatan pembangunan nasional, sinkronisasi tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis.
“Satu, Integritas perencanaan dalam anggaran nasional dan daerah, dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam tiga Dekade, salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah belum mengoptimalkannya sinkronisasi antara perencanaan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, kondisi ini sering kali menimbulkan ketidak sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang pada akhirnya berujung pada tumpang tindih publikasi anggaran serta rendahnya efektivitas pembangunan” Tegasnya. Senin,
Katanya, reformasi birokrasi termasuk outcome dan revitalisasi yang terintegrasi dan inovatif daerah salah satu tantangan yang kerap ditemui adalah birokrasi yang titikberatkan pada administratif, sehingga orientasi pada penyerapan anggaran dibandingkan dengan pencapaian hasil nyata yang berdampak pada masyarakat.
“Untuk itu, mewujudkan birokrasi yang cepat dan lincah perlu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern kreatif dan responsif dengan memanfaatkan teknologi yang terintegrasi serta pada saat yang sama keberhasilan melalui terobosan-terobosan kreatif melalui inovasi menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik”tegasnya.
Lanjutnya, ketiga penguatan fiskal daerah, pendapatan fiskal menjadi salah satu kekuatan utama untuk mewujudkan daerah yang mampu berkembang, secara berkelanjutan, namun hingga saat ini masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi tantangan yang masih bertergantungan pada dana transfer pemerintah pusat, kondisi ini menjadi ruang fiskal daerah terbatas, dan kurang fleksibel, dalam memproses kebutuhan yang bersifat lokal.
“Yang keempat perlunya kolaborasi antar daerah, dalam pelaksanaan otonomi daerah setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sasaran pemerintah masing-masing namun demikian dalam prakteknya masih sering dijumpai kepala daerah cenderung berjalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan pembangunan tanpa keterkaitan dengan wilayah lain di sekitar daerah tersebut” Ucapnya.
“Padahal sektor strategis seperti transportasi, Perhubungan pengendalian banjir penanggulangan sampah hingga pengembangan ekonomi merupakan isu nasional” terangnya.
Katanya, Otonomi daerah memberikan ruang kepada daerah untuk berinovasi dan mengutamakan potensi lokal, namun pelaksanaannya harus tetap berada pada rangka, Kesatuan Republik Indonesia, Oleh karena itu kesempatan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional senantiasa dijaga.
“Saya terus mengajak semua kepala daerah untuk mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat terutama yang menghadapi tantangan permasalahan vital seperti ketahanan pangan, perubahan ekonomi, perubahan iklim serta perkembangan teknologi hal strategi yang perlu seluruh pihak baik di pusat maupun daerah untuk mengharmoniskan pada tataran koordinasi diantaranya” Tegasnya.
Editor: Harry
