Oleh : Panji Kilbuti, Direktur Pusat Advokasi Maluku Peduli (PAMALI)
SPIONNEWS.ID, MALUKU – Di ruang-ruang percakapan para pelaku usaha kecil, ada satu kegelisahan yang terus berulang takut pajak bukan karena tidak mau bayar, tapi karena tidak paham dan takut salah. Ini bukan anomali. Ini justru realitas yang dialami banyak orang, dari kios kecil sampai usaha yang baru merangkak.
Yang berbahaya, ketidaktahuan ini perlahan diposisikan seolah-olah sebuah pelanggaran. Padahal tidak semua kesalahan adalah kejahatan. Banyak pengusaha kecil jatuh bukan karena niat menghindari pajak, tetapi karena tersandung sistem yang rumit istilah teknis, kewajiban berlapis, aplikasi yang berubah, dan prosedur yang tidak ramah bagi pemula. Ketika mereka salah langkah, respons yang datang sering kali bukan pembinaan, melainkan sanksi.
Di sinilah muncul apa yang bisa disebut sebagai “kejahatan tersembunyi dalam sistem” bukan kejahatan oleh pelaku usaha, tetapi situasi yang membuat orang yang ingin patuh justru terjebak. Mereka bayar, tapi salah lapor. Mereka lapor, tapi dianggap tidak valid. Mereka tidak lapor karena tidak tahu, lalu dianggap lalai. Lingkaran ini menciptakan rasa tidak adil yang nyata.
Lebih jauh, kondisi ini berpotensi mematikan semangat berusaha. Orang jadi ragu memulai usaha formal. Yang kecil enggan berkembang. Yang sudah jalan memilih bertahan di zona abu-abu. Akibatnya, ekonomi kehilangan potensi, dan negara kehilangan basis pajak yang seharusnya bisa tumbuh.
Negara tentu punya hak menagih pajak. Itu tidak bisa diperdebatkan. Tapi negara juga punya tanggung jawab memastikan bahwa setiap warga yang ingin patuh benar-benar diberi jalan untuk memahami dan melaksanakan kewajibannya. Tanpa itu, pajak berubah dari instrumen pembangunan menjadi sumber ketakutan.
Pendekatan yang dibutuhkan bukan sekadar penindakan, tetapi pembinaan yang nyata dan terukur. Pengusaha kecil tidak butuh bahasa hukum yang rumit mereka butuh panduan sederhana: bayar apa, kapan, bagaimana, dan konsekuensinya apa. Mereka butuh ruang untuk salah di awal, tanpa langsung dihukum.
Karena pada akhirnya, pertanyaan paling mendasar bukan lagi soal berapa pajak yang harus dibayar. Tapi
apakah sistem kita sudah cukup adil bagi mereka yang ingin patuh, atau justru membuat kepatuhan terasa seperti risiko?
Editor : EB
