SPIONNEWS, Batauga – Untuk bisa melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Buton Selatan yang lebih baik pemerintah daerah bersama dengan BPJS Kesehatan melakukan pertemuan untuk mereview kembali berbagai indikator yang bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal.
Dalam forum pertemuan tim kemitraan pengelolaan kerjasama fasilitas kesehatan dengan pemangku kepentingan tingkat kabupaten Buton Selatan di aula kantor bupati Kabupaten Buton Selatan yang dihadiri langsung oleh Sekda Kabupaten Buton Selatan, Perwakilan Anggota DPRD Buton Selatan, kepala Bappeda Kabupaten Buton Selatan kepala cabang BPJS Kesehatan Kota Baubau kepala unit BPJS Kabupaten Buton Selatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan perwakilan dari dinas sosial dan perwakilan dari Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Buton Selatan.
Ketika dikonfirmasi Kepala BPJS KESEHATAN Cabang Kota Baubau, Sarman Pali Padang menjelaskan, bila dilihat dari kecakupan kepesertaan untuk Kabupaten Buton Selatan sudah sangat bagus untuk marginnya tadi sudah mencapai 99,9% dan untuk keaktifan sudah mencapai 91% bagi masyarakat Kabupaten Buton Selatan.
“Hanya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah yaitu terkait dengan sarana dan prasarana termasuk di dalamnya kalau bisa penambahan dokter spesialis untuk Rumah Sakit Umum Kabupaten Buton Selatan, dan beberapa dokter gigi di Puskesmas yang belum memiliki dokter tersebut” Imbuhnya.
Katanya, hampir 75% Puskesmas tidak memiliki dokter gigi sekiranya pemerintah daerah bisa menambah mungkin pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa lebih baik.
Menurut Plt. Kepala Dinas Kesehatan Buton Selatan dr. La Ode Achmad menjelaskan, kekurangan dokter ini ada dikarenakan adanya beberapa fktp, yang jangkauan kendalinya begitu tidak diminati oleh dokter umum dan dokter gigi, dan untuk yang paling banyak diminati adalah Puskesmas Batauga dan Beberapa puskesmas wilayah daratan dan pulau yang dekat dengan Kota Baubau, ada juga untuk pulau Siompu dan pulau Batuatas itu kurang diminati oleh dokter karena jauh dari tempat tinggal mereka.
“Kami dari dinas kesehatan sudah melakukan koordinasi bersama dengan beberapa organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Dokter Gigi Indonesia, sehingga untuk bisa memenuhi rasio mendapatkan tenaga kesehatan dokter untuk wilayah kabupaten Buton Selatan dan semua tergantung dari anggaran” Tegangnya.
Upaya kami sudah melakukan komunikasi bahkan kami sudah bersurat resmi kepada organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia dan pdgi persatuan dokter gigi Indonesia. Namun terlepas dari itu semua yang kami butuhkan adalah kesiapan anggaran untuk memenuhi rasio jumlah dokter yang dibutuhkan untuk dokter gigi dan dokter umum agar bisa ditempatkan di puskesmas.
Menurutnya, kami juga sudah berkoordinasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan agar hal itu bisa terpenuhi semua, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa lebih maksimal.
“Untuk kekurangan dokter dari 14 Puskesmas , untuk kekurangan dokter umum ada di Puskesmas Batauga, Puskesmas Siompu Barat, Puskesmas Gerak Makmur , Puskesmas Batu Atas, Sedangkan untuk dokter gigi, kebutuhan ada di Puskesmas Lapandewa , Puskesmas Lamando, Puskesmas Batu Atas, Puskesmas Bukit Kangka, Puskesmas Batauga Puskesmas Siompu, Puskesmas siompu Barat dan Puskesmas Sampolawa, sekitar ada 10 Puskesmas tersebut”terangnya, Senin, 8/6/2026.
Kata Kepala Dinas, Mudah-mudahan dengan adanya rapat tadi, kita bisa sama-sama mencarikan solusi, Namun kami dari Dinas Kesehatan sebagai pelaksana kesediaan dokter dengan berkomunikasi pihak pimpinan dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD untuk ketersediaannya anggaran honor tersebut Selain itu dengan organisasi profesi penyedia jasa dokter.
“Terkait dengan beberapa sarana dan prasarana ada 6 Puskesmas sebagai penerima fktp, ada sekitar 3 tempat dari fasilitas dan indikator yang telah disebutkan oleh BPJS untuk komitmennya terkait dengan sarana dan prasarana termasuk indikator yang lain dalam pemenuhan klaim tersebut”imbuhnya.
Kata Dokter, Kemungkinan besok baru kita akan coba berkomunikasi dengan 6 Puskesmas tersebut sehingga mereka bisa melakukan berbagai upaya agar BPJS Kesehatan faskes khusus tersebut bisa terealisasi, karena berdasarkan keterangan sudah terlaksana namun belum terinput melalui aplikasi yang terhubung dengan BPJS Kesehatan.
“Hal ini perlu lebih baik dalam komunikasinya sehingga nanti pelayanan kesehatan bisa jauh lebih baik karena pelayanan khusus tersebut terbayarkan lebih besar daripada yang umum, sehingga proses pekerjaan tenaga kesehatan tersebut bisa memenuhi kriteria atau indikator yang dimaksud” Jelasnya. (Ha)
Editor : Harry
