SPIONNEWS.ID, Busel – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan (Busel), La Ode Hasruddin, menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam pernyataannya yang disampaikan di kediamannya di Kota Baubau beberapa hari lalu, ia menyerukan agar proses seleksi dilakukan tanpa intervensi dari pihak mana pun. Hal ini bertujuan memastikan bahwa seleksi berjalan adil, objektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
La Ode Hasruddin mengungkapkan kekhawatirannya bahwa adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu dapat merusak integritas seleksi. “Transparansi merupakan kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses ini. Kami, di DPRD, akan terus memantau pelaksanaannya agar berjalan sesuai prosedur,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa seleksi PPPK merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurut La Ode Hasruddin, seleksi PPPK memiliki dampak langsung terhadap kinerja pemerintahan. Karena itu, penting untuk memastikan bahwa mereka yang terpilih adalah individu yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
Ia pun menambahkan bahwa jika seleksi dilakukan dengan adil, maka hasilnya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Buton Selatan.
Ia juga meminta masyarakat dan para peserta seleksi untuk aktif memantau jalannya proses. Partisipasi publik, menurutnya, adalah bagian penting dalam menciptakan sistem yang akuntabel.
“Kami berharap semua pihak, termasuk panitia seleksi, menjaga integritas mereka. Jangan sampai ada laporan tentang praktik tidak sehat seperti nepotisme atau jual beli jabatan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, La Ode Hasruddin mengingatkan bahwa keberhasilan seleksi PPPK di Buton Selatan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Sulawesi Tenggara.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan panitia seleksi untuk menunjukkan komitmen tinggi terhadap nilai-nilai transparansi dan profesionalisme.
Selain itu, ia mengimbau kepada pemerintah daerah untuk memberikan akses informasi yang lengkap dan jelas kepada para peserta seleksi.
Menurutnya, segala informasi terkait tahapan seleksi, kriteria penilaian, hingga pengumuman hasil akhir harus diumumkan secara terbuka dan mudah diakses.
Hal ini akan membantu mengurangi potensi kecurigaan atau ketidakpuasan dari peserta dan masyarakat.
La Ode Hasruddin juga menekankan bahwa proses seleksi PPPK harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Ia berharap proses ini tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana proses tersebut dilakukan.
“Proses yang baik akan melahirkan hasil yang baik pula. Maka dari itu, transparansi dan profesionalisme harus menjadi prinsip utama,” pungkasnya.
Baca juga : Pemkab Buton Selatan Dan DPRD Bahas Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Dengan pernyataannya ini, Wakil Ketua DPRD Buton Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan seleksi PPPK yang bersih, adil, dan bebas dari intervensi.
Seruan ini diharapkan dapat mendorong semua pihak terkait untuk bekerja secara maksimal demi menciptakan sistem seleksi yang terpercaya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Buton Selatan. (***)
Editor: Harry & Sdr. RAL
One thought on “Pimpinan DPRD Buton Selatan Akan Mengawal Seleksi PPPK Secara Transparan Tanpa Intervensi”