SPIONNEWS.ID, Batauga – Terkait dengan adanya pelantikan di akhir jabatannya Pj. Bupati Buton Selatan, beberapa mahasiswa mulai angkat suara terkait hal tersebut yang terindikasi adanya pelantikan siluman.
Aksi beberapa mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Pemuda Buton Selatan, yang digelar di Kantor Bupati Buton Selatan dan Kantor DPRD Kabupaten Buton Selatan. Dalam aksi tersebut, Aliansi Pemuda Buton Selatan di Kantor Bupati Buton Selatan diterima dan diarahkan untuk pergi ke kantor anggota dewan untuk bersama-sama didudukan bersama dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Ketika dikonfirmasi Korlap Aksi, Isra mengungkapkan; “Kami meminta kepada pihak pemerintah daerah dalam hal ini pihak Sekda dan Plh. Sekda dan pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan terkait adanya pelantikan siluman yang dilakukan oleh Pj. Bupati Buton Selatan sebelum meninggalkan kedudukannya,” ungkapnya.
Ditegaskannya; “Selama kami melakukan orasi hampir 1 jam lebih di Kantor Bupati Buton Selatan yang menerima kami dari pihak Plh. Sekda dan meminta kami agar melakukan hearing bersama Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan,” imbuhnya pada awak media, Senin (24/2/2025).
Katanya, mereka dari pihak Aliansi Pemuda Buton Selatan dan teman-teman mahasiswa melakukan orasi di depan kantor DPRD Kabupaten Buton Selatan dan melakukan pembakaran ban, sebagai bentuk protes terhadap pihak yang melakukan tindakan pelantikan siluman tanpa melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Setelah melakukan hering bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan kami meminta agar pihak DPRD melakukan pencabutan terhadap hasil pelantikan kemarin selain itu juga kami meminta agar melakukan penundaan dan melakukan khusus untuk menyelidiki terkait hal tersebut” jelasnya.
Katanya, kami tidak merasa keberatan dengan adanya pelantikan tersebut Namun Jangan melakukan pelantikan dalam keadaan tertutup dan tidak boleh melakukan dokumentasi pada saat pelantikan bahkan seolah-olah adanya pelantikan ilegal.
Salah Satu Anggota Aliansi Pemuda Buton Selatan Ali Laopa, mengatakan “Kami meminta kepada pihak Dewan agar membentuk tim khusus untuk menyelidiki hal tersebut, karena pelantikan yang di lakukan oleh PJ Bupati Buton Selatan, di akhir jabatan melanggar aturan undang-undang, dan melanggar aturan” ujarnya pada saat berkoordinasi dengan pihak Dewan Busel.
Katanya, kami tidak menolak pelantikan tersebut, namun cara melantik yang tergolong tertutup dan semua orang yang di Lantik harus menyimpan hp di luar saat acara pelantikan tersebut, bahkan tidak boleh mengambil gambar saat kegiatan tersebut.
Ketika dikonfirmasi, Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasrun mengatakan, hasil pertemuan kami dengan teman-teman Pemuda aliansi dan mahasiswa Buton Selatan kami akan mengeluarkan rekomendasi Kepada Bupati terpilih supaya dievaluasi, hasil pelantikan kemarin, ini supaya tidak lagi heboh-heboh ini yang benar itu dilanjutkan tetapi yang salah itu dievaluasi” ucapnya.
Hasilnya pertemuan dengan Kemendagri, kemarin itu, insya Allah menurut informasi yang diterima setelah hasil diskusi itu mereka akan menurunkan tim dari Mendagri untuk menginvestigasi kemari yang kita menunggu saja semoga dalam waktu dekat ini.
“Kita duga, bahwa benar, tidak benar itu kita masih belum mengetahui hal ini yang kita duga bahwa pertek dan izin itu belum keluar, informasi yang kita dapat itu hanya 13, tetapi yang dilantik, itu lebih dari, dan kita duga yang kita dapat informasi ini bahwa ada pejabat yang dilantik itu tidak sudah lewat umur, sudah tidak sesuai dengan aturan, dan tidak sesuai hasil lelang dan yang lain-lain ini, kita anggap bahwa hal tersebut merupakan kekeliruan dari pihak eksekutif” Tuturnya. Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan, Dodi Hasrun(Ha)
Editor: Harry
