SPIONNEWS.ID, MALUKU – DPD KNPI Maluku mengecam tindakan sepihak Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath yang memutus kerja sama pengelolaan parkir di kawasan Pasar Mardika secara mendadak. Keputusan ini dinilai telah memecahkan “piring makan” rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Wakil Ketua DPD KNPI Maluku, Fadel Rumakat, menilai langkah Wagub sebagai manuver politik tanpa koordinasi, yang justru menciptakan kegaduhan dan merugikan banyak pihak.
“Wagub seperti sedang ‘main bola pendek’ bergerak cepat tanpa koordinasi, tanpa evaluasi kontrak, dan tanpa solusi. Ini bukan cara bijak mengelola kawasan ekonomi rakyat,” tegas Fadel. (25/06/2025)
Menurut KNPI, langkah tersebut berdampak langsung pada ratusan juru parkir dan pekerja informal. Selain merugikan secara ekonomi, kebijakan ini juga menciptakan ketegangan antara Gubernur dan Wakil Gubernur yang semestinya bekerja sinergis.
Baca Juga : Soal Lahan Parkir Dan Piring Makan Di Pasar Mardika
KNPI menilai, jika alasan pemutusan kerja sama adalah untuk optimalisasi pendapatan daerah, maka seharusnya Pemprov mendorong pembentukan BUMD, bukan mengambil langkah sepihak yang merugikan masyarakat.
“Kami tidak anti perubahan. Tapi perubahan harus berpihak dan melibatkan rakyat. Bukan dijalankan secara sepihak tanpa memikirkan dampak di lapangan,” ujar Fadel.
DPD KNPI Maluku mendesak Gubernur Maluku segera mengambil langkah korektif dan memastikan semua kebijakan di Pasar Mardika bersifat terkoordinasi, inklusif, dan berpihak pada rakyat kecil.(**)
Editor : Erwin Banea
