SPIONNEWS.ID, BATAUGA – Rapat Paripurna Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan yang telah berjalan selama 2 hari hari ini menjadi hari ketiga dalam pembahasan rencana peraturan daerah Kabupaten Buton Selatan tahun 2025 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Buton Selatan tahun anggaran 2024.
Dalam pembahasan ini dibagi beberapa poin diantaranya yaitu adanya kepemimpinan baru yang beberapa hari lalu terpilihnya salah satu tokoh pemuda Buton Selatan menjadi direktur pelaksana PDAM Kabupaten Buton Selatan.
Pada rapat tersebut beberapa anggota dewan mengungkapkan beberapa fakta yang terjadi terkait adanya anggaran yang mencapai kurang lebih 50 miliar yang telah digontorkan kepada perusahaan badan usaha milik daerah PDAM Tirta Lamaindo yang selama ini tidak berjalan baik bahkan tiap tahunnya mendapatkan kerugian.
Dalam rapat tersebut salah satu anggota DPRD Buton Selatan dari partai Demokrat Pomili Womal mengungkapkan, banyak masyarakat yang airnya tidak terlayani oleh PDAM, dan hal ini oleh pemerintah daerah sudah memiliki kiat-kiat, tentu terlepas daripada itu, ini Semangat juga daripada pemangku pejabat direktur yang hari ini juga, jadi kita fasilitasi dengan apapun , Kalau tidak ada semangat dari dalam diri untuk membangun akan percuma.
“Jadi saya pikir ini direktur dan seluruh pengurus PDAM yang hari ini harus dievaluasi, di titik-titik mana yang kemarin sudah kita biayai dengan begitu besarnya dan hari ini krannya putus-putus, apa persoalannya dan ini harus dijawab oleh pemerintah” ungkapnya.
Lanjutnya, Apalagi mengajari airnya dengan sistem gravitasi dan hari ini tersumbat, jadi Pada kesempatan ini disamping diputuskan, kita berharap agar di Lapandewa bisa mengalir seperti sedia kala, semua titik yang mengalir di depan rumahnya hari ini harus dibenahi sebaik-baiknya.
“Semua pemukiman masyarakat yang pernah mengalir air hari ini dilihat apa kesulitannya, utamanya termasuk di Sampolawa, termasuk di Batauga, dan ini harus ada perubahan sistem kerja yang terjadi di lapangan, orang kantoran yang datang dengan pakaian Leces, ada perbedaan perlakuan yang memang di lapangan setiap hari” jelasnya.
Ucapnya, Jadi sistem ini yang harus kita perbaiki bila perlu, pegawai teknik kita kontrak khusus, daripada perbanyakan orang administrasi, sebaiknya orang di lapangan yang kita perbanyak, agar pelayanan bisa lebih baik.
“Di Kelurahan Lakambau, ada masyarakat yang sampai membeli serangan sebanyak 3 roll, dia menyambung air di rumah keluarganya, karena pernah ada krannya, tapi karena sudah satu tahun ini tidak mengalir lagi air di situ” jelasnya.
Selain persoalan mesinnya kita adakan tetapi, air yang pernah mengalir di rumah warga ini harus menjadi upaya untuk menanganinya, dan ini harus ada pernyataan dari direktur, apa kontrak kerjanya dalam 90 hari. Saya juga mau tunggu bukan hanya di Sampolawa tapi juga Batauga, yang membutuhkan air dan pernah mengalir di rumah saya dan beberapa tetangga saya, dari PDAM tapi hari ini, jangankan air angin pun tidak keluar dari situ,” keluhnya.
Dalam Rapat tersebut, PJ. Sekda Buton Selatan, La Ode Darussalam mengatakan “Hari ini untuk PDAM khusus 8 dewa apakah kita akan mencari pihak ketiga sebagai pengelola, melalui struktur PDAM atau mengubah manajemen yang ada, ternyata persoalan PDAM Ini mendapat respon dari provinsi, sehingga Kepala biro ekonomi mengundang Kabag ekonomi se Sulawesi Tenggara, yang pdam-nya bermasalah
“Dari 17 kabupaten/ kota, ada 9 kota /Kabupaten diantaranya PDAMnya bermasalah, sehingga mereka bertemu di kantor biro ekonomi, pada hari Senin yang lalu, pada saat itu kabag ekonomi masih Pak Eko, dan setelah kembali ia memaparkan ternyata untuk mengambil langkah-langkah PDAM untuk penyehatan PDAM Buton Selatan pertama yang kita ambil untuk di pihak ketiga kan, khusus Lapandewa dan sekitarnya, dibolehkan untuk di pihak ketiga kan, tapi prosesnya Butuh waktu yang panjang.
“Sehingga Kemarin saya mengambil keputusan, melapor ke Pak Bupati untuk sementara kita kita pengadaan mesin saja dulu, yang kita adakan dari PU kita titip anggarannya di situ, untuk pembelian mesin dan nanti kita hibahkan kepada PDAM, untuk pihak ketiga kan manajemen dan keuangannya akan kita atur setelah penyelesaian tahap awal Tentang pengadaan mesin yang ada di sana”harapannya.
Kata Pj. Sekda, Insya Allah di perumahan anggaran Kemarin kami titip anggarannya, untuk mesinnya tetap kami cari upaya lain, sehingga mesinnya bisa ada.
“Kita menyadari sepenuhnya bahwa dari awal Kita tahu bersama, PDAM kita ini, jangankan untuk keuntungan, dari anggaran yang telah dikeluarkan untuk pemda, mengurus dirinya saja tidak mampu, utang kita digaji pegawai sekitar 1,2 miliar, belum utang kita di BPJS Kesehatan untuk karyawan kita hampir sekitar 600 juta, harus sekian yang kita pikirkan,” jelasnya.
Terkait hal ini Pemda Buton Selatan mengungkapkan harus di bedak khusus, untuk rapat hari ini diselesaikan dulu yang ada, nanti di agenda kan khusus untuk persoalan PDAM, terkait mengevaluasi dari mana akan kita bedah akan di tahap rapat khusus bersama komisi 3 DPRD Kabupaten Buton Selatan. (Ha).
Editor : Harry
