Oleh : Erwin
SPIONNEWS.ID, MALUKU – Pernyataan Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, soal pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkup OPD Kota Ambon seolah membuka wajah lain dari tata kelola pemerintahannya sendiri. Beliau mengeluhkan bahwa tidak semua pimpinan OPD memahami persoalan keuangan. Ironis, sebab publik justru bertanya bukankah penunjukan kepala dinas adalah kewenangan penuh seorang Walikota?
Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, tampaknya lebih lihai memainkan retorika daripada membenahi birokrasi yang dipimpinnya. Pernyataannya soal lemahnya pemahaman OPD terhadap keuangan justru menjadi cermin kegagalannya sendiri dalam menata kabinet kecil di Balai Kota.
Alih-alih menempatkan orang yang kompeten dan berintegritas, publik masih mencatat bahwa beberapa kepala OPD justru dipilih bukan karena kapasitas, melainkan jasa politik dalam mengantarkan dirinya ke kursi walikota. Jika demikian, pantas saja kelayakan dan kepatutan seolah hanya jadi jargon.
Publik tentu tidak lupa, sejumlah kepala OPD yang ia pilih bukanlah figur profesional, melainkan balas jasa politik kepada orang-orang yang membantunya meraih kursi walikota. Maka, jangan heran bila integritas dan kapasitas hanya jadi korban kompromi kekuasaan.
Lebih jauh, Bodewin sendiri pernah menjabat sebagai Penjabat Walikota Ambon selama dua tahun. Artinya, ia mestinya sudah paham betul anatomi internal pemerintahannya, lengkap dengan problem klasik yang membelit. Namun, mengapa keluhan baru disuarakan hari ini? Apakah ini sekadar retorika setelah duduk di kursi definitif?
Kritik terhadap kinerja bawahan sebetulnya hanyalah kritik terhadap dirinya sendiri. Ironisnya, selama dua tahun. Waktu yang cukup panjang untuk mengenali peta masalah birokrasi Ambon. Jika hari ini ia mengeluh, publik wajar bertanya: apa yang ia lakukan selama dua tahun lebih itu? Atau jangan-jangan, selama ini hanya sibuk dengan panggung seremonial dan pencitraan populis?
Publik juga tahu bahwa pembenahan ASN dalam pengelolaan anggaran baru dimulai melalui bimtek dan pelatihan teknis. Padahal, masalah ini bukanlah sesuatu yang lahir kemarin sore. Persoalan ini jelas lahir dari lemahnya kepemimpinan yang terlalu sibuk mengurus pencitraan, kegiatan seremonial, dan populisme di hadapan aktivis, ketimbang menata urusan internal.
Gaya politik Bodewin memang khas: tampil manis di depan publik, akrab dengan aktivis, tetapi minim ketegasan dalam merapikan dapur pemerintahan. Ia ingin tampak sebagai pemimpin rakyat, namun melupakan tanggung jawab utama seorang walikota: memastikan tata kelola pemerintahan berjalan profesional dan akuntabel.
Walikota boleh saja tampil dengan gaya baru, tetapi rakyat juga berhak tahu: ini bukanlah karakter pemimpin pembaharu, melainkan sekadar wajah lama dengan kemasan baru. Elegan di luar, rapuh di dalam.
Sindiran publik kemudian tak terhindarkan Walikota Ambon hari ini lebih sibuk membangun narasi ketimbang kinerja. Karakter yang ditampilkan bukanlah pemimpin pembaharu, melainkan politisi lama dengan wajah baru yang masih terjebak dalam logika balas jasa dan pencitraan.
Narasi ini mungkin terdengar lain, tapi sejatinya adalah pengingat: seorang pemimpin seharusnya hadir dengan solusi, bukan keluhan. Karena keluhan hanyalah suara rakyat, sementara solusi adalah tanggung jawab seorang walikota.
Jika Walikota ingin dihormati, ia harus berhenti mengeluh dan mulai menunaikan mandat. Karena bagi rakyat, keluhan bukan solusi, dan retorika bukan kepemimpinan.
Penulis adalah ; Warga Kota Ambon
Editor : Redaktur SpionNews.di Maluku
